Mojokerto, blok-a.com – DPRD Kota Mojokerto bersama Pemerintah Kota Mojokerto melanjutkan tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan mendatang, program yang berpihak pada masyarakat, pemenuhan anggaran wajib sektor pendidikan dan kesehatan, serta efektivitas belanja birokrasi menjadi perhatian utama.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Mojokerto atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2027, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, didampingi dua wakil ketua DPRD. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kota Mojokerto.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum memasuki pembahasan lebih mendalam terhadap Raperda APBD 2027.
Setelah penyampaian jawaban wali kota, DPRD akan melanjutkan pembahasan melalui rapat kerja komisi bersama OPD mitra masing-masing. Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bahan rekomendasi bagi Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Setelah ini tahapan yang kita lalui adalah pembahasan APBD 2027. Pembahasan ini nanti dilakukan Banggar dan TAPD. Terkait waktunya, akan kita jadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus), kemungkinan pada November,” ujar Ery.
Ia menegaskan, penyusunan APBD harus berorientasi pada kepentingan dan manfaat bagi masyarakat Kota Mojokerto. Karena itu, DPRD berkomitmen mengawal agar anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi warga.
“Kita tetap mengawal program-program kerakyatan, memangkas program-program birokrasi, dan memperhatikan agar setiap mandatory spending terpenuhi, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan,” tegasnya.
Ery menjelaskan, sebelum pembahasan bersama Banggar dan TAPD, masing-masing komisi DPRD akan menggelar rapat kerja dengan OPD mitra untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027.
Melalui tahapan tersebut, setiap komisi akan memberikan rekomendasi mengenai program dan kegiatan yang perlu diperkuat maupun disesuaikan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran berikutnya hingga tercapai kesepakatan bersama mengenai APBD 2027.
Ning Ita Tekankan Anggaran Tepat Sasaran
Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kerja samanya selama ini dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Mojokerto,” tutur Ning Ita.
Menurutnya, penyusunan program pembangunan daerah harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kota Mojokerto, lanjutnya, juga berkomitmen mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme yang berlaku.
Ning Ita menegaskan, APBD tidak sekadar menjadi instrumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selanjutnya, terkait hal-hal teknis atas jawaban pemandangan umum ini, dapat didiskusikan lebih lanjut pada saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto, sehingga dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027,” katanya.
Melalui pembahasan yang melibatkan DPRD dan jajaran pemerintah daerah, penyusunan APBD 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
DPRD Kota Mojokerto pun akan mengawal tahapan pembahasan hingga tercapai kesepakatan bersama, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.(Sya/Adv)