Blitar, blok-a.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar menggelar kegiatan Penguatan Kerja Sama Bina Marga dan Kejaksaan, bertujuan untuk mendorong tata kelola proyek infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas PUPR, Kamis (11/12/2025) ini, dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk pelaksana proyek, konsultan, serta pejabat dari PUPR.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Agus Zaenal Arifin mengatakan, pertemuan ini merupakan media evaluasi untuk kegiatan tahun 2025.
“Kegiatan ini menjadi sarana bagi kami untuk menguatkan komitmen bersama agar seluruh proyek berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kata Agsu Zaenal.
Lebih panjut Agus menandaskan, pentingnya kedisiplinan waktu dan pengawasan mutu, agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.
“Hari ini kami bersilaturahmi dengan pelaksana dan konsultan untuk melakukan evaluasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan intervensi khusus,” jelasnya.
Kehadiran Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar diharapkan dapat memberikan motivasi dan perhatian bagi peserta, terutama dalam menghadapi waktu pelaksanaan yang semakin mendesak.
Kasubag Pembinaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Yoyok Junaidi sebagai narasumber menjelaskan, Kejaksaan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan dan masukan agar proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan berkualitas.
“Kami hadir untuk mendukung keberhasilan proyek, sesuai dengan MoU antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah, agar semua kegiatan di PUPR dapat berjalan sesuai aturan dan bebas dari potensi masalah hukum,” jelasnya.
Sementara Heru, perwakilan pelaksana kegiatan memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini.
“Pembinaan ini memberi pencerahan bagi kami, mempertegas pentingnya ketepatan waktu dan mutu pekerjaan. Pekerjaan di lapangan harus sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Dinas PUPR Kabupaten Blitar berharap seluruh proyek infrastruktur dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (jar/lio)