Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan akan melakukan penyesuaian dalam penyusunan anggaran 2026 menyusul adanya pengurangan dana transfer ke daerah (TKD). Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan pihaknya tetap mengedepankan program prioritas daerah, meskipun sebagian dana dialihkan untuk mendukung program strategis nasional (PSN).
“Kita akan memilah dan memilih, karena dana transfer ini kan juga dialihkan untuk program strategis nasional. Kami juga memiliki program prioritas yang tentu harus mendapat persetujuan DPRD,” ujar Wahyu, Selasa (2/9/2025).
Sorotan terkait tingginya belanja pegawai dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 Kota Malang juga dijawab langsung oleh Wahyu. Menurutnya, belanja pegawai yang meningkat salah satunya karena kewajiban pemerintah daerah menganggarkan kebutuhan bagi PPPK baru.
“Nanti akan kami sampaikan detailnya pada APBD Perubahan 2025. Salah satu alasannya memang kewajiban menganggarkan PPPK baru, dan itu masuk di APBD perubahan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, menyatakan pihak legislatif segera membahas RAPBD 2026 melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyampaian nota keuangan hingga rapat kerja dengan eksekutif. Menurutnya, penyesuaian anggaran daerah memang perlu dilakukan untuk mendukung program-program strategis nasional, meski porsinya terbatas.
“Kita harus menunjang PSN sehingga perlu ada penyesuaian. Tidak banyak, hanya bersifat pendukung saja. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah memperbanyak sosialisasi agar masyarakat tidak bingung,” kata Amithya.
Ia mencontohkan, sejumlah program nasional seperti kesehatan gratis, pembangunan rumah, maupun program kesejahteraan lain seperti UHC dan DTSEN masih kurang dipahami masyarakat.
“Ketika kami berkeliling masih banyak warga yang bingung. Maka sosialisasi ini penting agar program benar-benar dirasakan manfaatnya,” pungkasnya. (yog)