Jombang, blok-a.com – Bupati Jombang H. Warsubi menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Senin (23/6/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati merespons satu per satu pandangan dari tujuh fraksi DPRD, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Gerindra, PKS–NasDem, Demokrat, dan PKB.
Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD disusun dengan mengacu pada visi dan misi pemerintahan, serta bersifat adaptif terhadap isu strategis lokal maupun nasional.
Kritik Fraksi PDI Perjuangan mengenai tahapan RPJMD yang dinilai masih umum dijawab dengan penjelasan teknis.
Menurut Warsubi, tahapan pembangunan telah dirancang berbasis visi inklusif, dengan memperhitungkan efek berantai (trickle-down effect) terhadap kelompok rentan dan pelaku UMKM, khususnya pada 2027.
Terkait sorotan Fraksi Golkar soal pembangunan sumber daya manusia yang setara, Warsubi menjamin akses pendidikan di Jombang bersifat inklusif.
“Kami tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Akses pendidikan akan diperluas sejak prasekolah hingga menengah,” ujar dia.
Ia juga menjelaskan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan telah disiapkan, seperti Satu Dusun Satu Wirausaha Baru, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), dan penguatan bantuan sosial terintegrasi.
Fraksi Gerindra menyoroti minimnya pembangunan di wilayah pinggiran. Warsubi menegaskan, tak ada satu pun wilayah yang luput dari perhatian.
Ia bahkan menyebut kawasan hutan seperti Jipurapah akan menjadi sasaran program lintas sektor, termasuk kerja sama dengan TNI melalui Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Menjawab Fraksi PPP yang menekankan pentingnya penguatan kesalehan sosial, Bupati menyebut beberapa program prioritas. Antara lain peningkatan tunjangan guru ngaji, pembangunan sarana ibadah, serta taman tematik berbasis komunitas keagamaan di tingkat desa dan kecamatan.
Kepada Fraksi PKS–NasDem, Warsubi memaparkan arah kebijakan ekonomi digital.
“Kami akan dorong pelatihan digital dan marketplace berbasis eks-kawedanan agar UMKM naik kelas,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya peningkatan kualitas SDM kesehatan untuk memperkuat layanan dasar masyarakat.
Komitmen terhadap layanan publik dan investasi ditegaskan melalui penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2024, yang menurut Warsubi akan memangkas hambatan birokrasi dan mendorong iklim usaha.
Menjawab sorotan Fraksi Demokrat, Warsubi menegaskan dukungan terhadap sektor olahraga dan industri kreatif. Ia menyebut KONI tetap menjadi mitra strategis, dan program UMKM Naik Kelas akan terus diperkuat.
“Ekonomi kerakyatan harus tumbuh dari desa,” katanya.
Sementara Fraksi PKB mempertanyakan belum tercantumnya sejumlah sasaran RPJPD dalam RPJMD.
Warsubi menjawab bahwa isu strategis seperti ketahanan keluarga, energi terbarukan, hingga keamanan telah terakomodasi secara substansial dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.
“Kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi mendorong kemandirian. Maka arah kebijakan ke depan akan mengedepankan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE),” ujarnya.
Bupati juga menjawab isu soal penempatan SDM dalam jabatan strategis. Ia menyatakan bahwa pemerintahannya teguh menjalankan prinsip meritokrasi.
“Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan transaksional,” tegas Warsubi.
Mengakhiri penjelasannya, Warsubi menyampaikan bahwa seluruh kritik dan saran dari fraksi akan menjadi masukan berharga dalam menyempurnakan RPJMD 2025–2029.
“Kami berkomitmen membangun Jombang secara adil, merata, dan berkelanjutan,” katanya.(sya/lio)