Aturan Baru Ini Sebut Jabatan Sekda Seperti Kepala Dinas Bisa Dirotasi Maksimal 3 Tahun

Sekdakota yang baru dilantik adalah Ikhsan yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat Kota Surabaya.

Wali Kota Eri menegaskan jabatan Sekda sudah seperti kepala dinas.

“Jadi, 3 tahun itu maksimalnya karena memang berdasarkan Undang-undang ASN yang baru ini, jabatan Sekda itu tidak ada bedanya dengan jabatan kepala dinas,” ujar Eri.

Eri memastikan setelah 3 tahun Ikhsan menjabat Sekda Kota Surabaya, maka akan digelar seleksi serupa dan dia ingin jabatan Sekda maksimal 3 tahun. Jika dalam setahun tak terpenuhi kontrak kinerjanya, maka bisa diberhentikan.

Khusus Surabaya, kontrak kinerja Sekda, adalah menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka stunting, nol kasus baru, dan angka kematian ibu dan anak harus turun, dan persentase Indeks Gini Ratio juga harus turun.

“Termasuk MCP-nya. Jadi, temuan Inspektorat sebelum-sebelumnya harus diselesaikan,” ujarnya.

Maka, maksimal 3 tahun nanti akan diputar lagi, kepala dinas juga akan diputar.

Eri ingin siapa pun yang menduduki jabatan di Pemkot Surabaya adalah orang-orang pilihan yang mempunyai kemampuan untuk merubah Surabaya menjadi lebih baik.

“Saya ingat janji saya kepada Abah saya, saya harus menerangi makam beliau dengan perbuatan saya, sehingga yang saya lantik ini akan dinilai oleh masyarakat, dan pejabat itu adalah orang-orang pilihan,” tegasnya.

Wali Kota Surabaya, Eri mengaku bersyukur Kota Surabaya sudah memiliki Sekda definitif.

Prosesnya hasil penilaian dari seleksi (pansel) disetorkan kepada pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Timur untuk meminta petunjuk dan akhirnya sudah turun.

“Yang terpilih ini, nilainya yang paling tinggi, dan bisa dilantik,” kata Wali Kota Eri.

Selain melantik Sekda, Wali Kota Eri memastikan ada perubahan atau mutasi dan rotasi pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Bagi dia, untuk jabatan tinggi, maka pejabat harus pengalaman di tempat berbeda. Di situ kemampuan dan kinerja diuji.

“Jadi, dia harus dipindah dulu baru dia akan bisa naik jabatannya,” kata dia.

Kata Eri, dalam pelantikan itu adalah penilaian dari masyarakat. Sejak 2022 penilaian itu tidak hanya dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), tapi juga dari masyarakat terhadap kinerja kepala perangkat daerah, camat dan lurah.

Masyarakat bisa langsung menilai, puas atau tidak akan kinerja pejabat itu. Jika ada laporan warga, kita juga akan cek faktual kebenarannya dan akan jadi bahan pertimbangan.

“Para pejabat yang baru dilantik kami harap melayani masyarakat dengan baik. Masyarakat bisa menilai pejabat. Apalagi, Pemkot Surabaya sudah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas pejabat Pemkot.

“Kalau penilaian masyarakat jelek saya tidak mungkin bisa membantu pejabat ini,” pungkasnya.(kim/lio)