Surabaya, blok-a.com – Jatim Bejo digencarkan. Program pemerintah provinsi Jatim ini memfasilitasi belanja APBD terhadap produk UMKM.
UMKM merupakan backbone perekonomian Indonesia, terutama di Jawa Timur, dengan sumbangsih 57,85 persen.
Hal itu juga seiring dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar pemerintah memaksimalkan belanja produk dalam negeri.
Seperti yang disampaikan kembali oleh Presiden Jokowi, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (23/2/2023).
Pada 2022, Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 triliun.
Untuk Jatim sendiri telah memiliki alokasi belanja untuk UMKM mencapai Rp2,27 triliun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, usai Rakernas mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan produk dalam negeri. Salah satu upaya riil yakni meluncurkan aplikasi Jatim Bejo (Belanja Online).
“Karena Jatim Bejo saat ini telah mudah diakses oleh pelaku UMKM. ungkap Gubernur Khofifah
Pihaknya juga mendorong masyarakat hal itu dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
“Bagi Warga Jawa Timur saya mengajak untuk membeli dan memakai produk lokal. Produk tersebut bukan hanya barang, tapi juga obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Begitu pula bagi warga daerah lain,” sebutnya
“Jika kunjungan wisata di tiap daerah meningkat, saya optimistis bahwa pelaku UMKM akan meningkat pula,” katanya.
“Promosi wisata tersebut juga memiliki pengaruh pada peningkatan pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Timur,” tambahnya
Dalam indikator Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan pada 2022 mencapai Rp11.992.000, meningkat dibanding 2021 senilai Rp11.707.000.
Indeks Pengeluaran per Kapita riil yang disesuaikan ini merepresentasikan dimensi standar hidup layak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Selain itu pemerintah daerah diminta fokus penanganan stunting karena hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunting di Jatim mencapai 19,2% pada 2022.
Kemudian Provinsi Jatim berhasil memangkas angka balita stunting sebesar 4,3 poin pada 2021 sebesar 23,5%.
Kini, ada 14 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi.
Sedangkan 24 kabupaten/kota sisanya memiliki prevalensi stunting di bawah angka provinsi.
Untuk itu, Gubernur Khofifah terus berkomitmen dalam upaya pencegahan stunting di Jatim. Apalagi stunting erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM.(kim/lio)