KOTA BATU – Status siaga darurat bencana di Kota Batu telah ditetapkan sejak 14 Oktober lalu hingga 20 April 2021 mendatang. Penetapan status siaga darurat bencana ini setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan sebagian besar wilayah Indonesia akan terdampak La Nina pada akhir 2020 hingga awal 2021.
Sedangkan Kota Batu diperkirakan awal musim hujan terjadi pada akhir bulan November 2020 dan puncak musim hujan diperkirakan terjadi bulan Januari-Februari 2021.
“BMKG juga menginformasikan adanya potensi La Nina di mana curah hujan akan meningkat antara 20 sampin 40 persen di atas normal pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 yang berpotensi menimbulkan berbagai bencana pada sektor pertanian,” ucap Dewanti Rumpoko, Sabtu (21/11).
“Sesuai arahan Presiden RI dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor:440/5605/SJ serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang antisipasi kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam situasi pandemi Covid-19 agar pemerintah menyiapkan mitigasi untuk menghadapi potensi La Nina,” tambahnya.
Wali Kota perempuan pertama di Kota Batu ini juga meminta agar masyarakat terus waspada di musim hujan hingga 2021 mendatang. Pasalnya potensi La Nina bisa saja terjadi di Kota Batu.
Selain itu juga meminta kepada personel yang terlibat agar tata kelola kedaruratan harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan Pemkot Batu juga telah mempersiapkan tempat pengungsian yang layak dan bersih untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 dan penyakit lain jika terjadi bencana.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pemkot Batu telah menetapkan status siaga darurat bencana terhitung sejak 14 Oktober hingga 30 April 2021 mendatang berdasarkan keputusan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko tentang status siaga darurat bencana banjir, tanah longsor, tanah ambles, dan cuaca ekstrim di Kota Batu.
“Dengan ditetapkannya status siaga bencana pada musim hujan tahun 2020/2021, saya berharap agar seluruh SKPD/instansi/lembaga masyarakat di bawah koordinasi dan komando BPBD agar melaksanakan kegiatan atau tindakan yang sifatnya darurat dan mendesak segera dilakukan guna mencegah terjadinya bencana. Dan jangan sampai menimbulkan kerugian lebih luas,” terangnya.
Karena itu ia meminta personel yang terlibat segera melakukan kaji cepat guna menganalisa kebutuhan darurat yang dibutuhkan. Di antaranya, kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan anggaran. Selain itu juga membentuk posko siaga darurat bencana dan melakukan pemantauan secara cermat serta berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini terhadap perkembangan informasi cuaca dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan.
“Agar melakukan percepatan dalam hal pengambilan kebijakan penanggulangan bencana yang berpedoman pada asas cepat, tepat, transparan, efektif dan efisien,” terangnya.