KABUPATEN MALANG – Kepala Desa (Kades) Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupatan Malang terus dirundung masalah. Mulai dari kasus dugaan perzinahan dengan Asisten Rumah Tangga (ART) yang hingga kini masih dalam penyidikan Polres Batu belum usai, kini disusul dengan kasus dugaan mark up pengadaan mobil siaga dan biaya perataan tanah lapangan.
Bahkan warga Desa Ngenep dalam hal ini Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD) telah melaporkan kasus dugaan mark up anggaran dana desa tersebut ke Inspektorat Kabupaten Malang di Jalan Raya Mondoroko Singosari. Dengan didampingi Reclassering Indonesia atau Lembaga Monitoring Indonesia, BPD ingin meminta klarifikasi terkait laporan yang telah diajukan sejak bulan Juni lalu.
“Sebenarnya kami sudah laporkan ke Kejari bulan Juni lalu. Namun karena anggaran yang di mark up masuk tahun berjalan alias tahun 2020 maka oleh kejari di limpahkan ke Inspektorat. Nah disini kami ingin menanyakan progresnya dari kasus tersebut bagaimana karena belum ada panggilan sama sekali,” jelas Pengacara pelapor, Karya Kusni, Jumat (6/11).
Lanjut Kusni, laporan dugaan pengadaan mobil siaga Desa Ngenep yang menggunakan dana desa tahun 2020. Rencana anggaran untuk belanja pembelian mobil siaga yang dinilai faktur pembelian sejumlah Rp 145 juta, namun dalam laporan pertanggung jawaban Desa Ngenep menjadi Rp 185 juta.
“Harusnya kan kalau ada pembelian seperti itu ada musyawarah dengan BPD namun ini malah tidak ada. Tidak ada rundingan tahu-tahu sudah ada laporan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan untuk membeli mobil siaga,” tambahnya.
Tidak hanya terkait mobil siaga, namun warga juga melaporkan terkait biaya perataan lahan lapangan. Padahal program tersebut telah mendapatkan bantuan dari pihak investor namun diduga telah dimasukkan ke anggaran dalam dana desa dengan nilai kurang lebih mencapai Rp 75 juta.
“Terkait perataan lahan lapangan juga begitu BPD tidak diajak berdiskusi maupun musyawarah. Padahal kan kalau mau menggunakan anggaran desa minimal ada tanda tangan persetujuan dari BPD,” katanya.
Sementara itu, usai menemui pihak auditor dari Inspektorat Kabupaten Malang, Kusni mengatakan nantinya akan ada panggilaan untuk BPD ke Inspektorat untuk tindak lanjutnya.
“Setelahnya pihak Inspektorat juga akan melakukan crosscek langsung ke Desa Ngenep terkait laporan tery. Tapi untuk kapan pemanggilannya masih belum tahu,” pungkasnya.