KABUPATEN MALANG – Kabid Bidang Olahraga Prestasi Dispora Kabupaten Malang, Slamet Suyono telah resmi dinyatakan tidak netral dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2020.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang sudah mengirim surat rekomendasi untuk pemberian sanksi ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) atas kelakuan Slamet. Surat rekomendasi itu berdasarkan rapat pleno internal Bawaslu secara daring, Selasa (20/10).
Lantas, apa saja sanksi yang bisa diterima Slamet?
Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Meastuti menjabarkan beberapa sanksi yang bisa dilayangkan kepada Slamet.
“Nantinya kami yang akan melakukan proses selanjutnya pemberian sanksi dan semacamnya seusai KASN mengirim surat rekomendasi kepada kami. Sementara ini kami belum menerima,” kata Tridiyah ke Blok-A, Selasa (20/10).
Tridiyah juga memastikan jika nantinya memang mendapat surat rekomendasi bahwa Slamet melakukan pelanggaran kode etik ASN selama Pilbup Malang 2020, ada tiga sanksi yang akan Slamet terima.
Pertama adalah sanksi dengan bobot ringan. Yakni berupa teguran secara tertulis kepada Slamet.
“Isinya pernyataan ketidakpuasan pemerintah terhadap kinerja yang bersangkutan,” kata Tridiyah.
Kedua adalah sanksi dengan bobot sedang. Sanksi bobot sedang ini ada dua jenis.
Yang pertama adalah penundaan kenaikan gaji dua tahunan. Penundaan kenaikan gaji itu akan berlangsung selama satu tahun
“Kan kalau ASN itu biasanya setiap dua tahun sekali ada kenaikan gaji. Kalau yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran, kenaikan gajinya kami tunda selama satu tahun,” kata ia.
Yang kedua adalah penurunan pangkat selama satu tahun.
“Jadi misal pangkat yang bersangkutan itu 3A nanti turun jadi 3B. Hasilnya ya tidak mendapat tunjangan pangkat sebelumnya,” tutur Tridiyah.
Ketiga adalah sanksi dengan bobot berat. Sanksi bobot berat ini kata Tridiyah ada lima jenis.
Yang pertama adalah penurunan pangkat selama tiga tahun.
“Kalau yang sedang tadi satu tahun. Kalau memang dikatakan berat ini jadi 3 tahun kami turunkan pangkatnya,” imbuhnya.
Selanjutnya adalah sanksi penurunan jabatan.
“Kalau sekarang dia misal menjabat Eselon III ya kami turunkan jadi Eselon IV. Jadi kalau awalnya jadi Kabid (Kepala Bidang) nantinya akan jadi Kasi (Kepala Seksi),” kata Tridiyah.
Sanksi berat ketiga adalah, pencabutan jabatan langsung.
“Jadi yang bersangkutan akan kami copot jabatannya dan menjadi staf biasa,” kata ia.
Keempat adalah Slamet diberhentikan dengan hormat.
“Kalau dia sudah mengabdi selama 20 tahun. Nanti kalau sudah diberhentikan secara terhormat masih akan mendapat tunjangan pensiun,” kata Tridiyah.
Terakhir adalah diberhentikan secara tidak terhormat. Jika mendapat sanksi ini, Slamet akan melepas jabatannya langsung.
“Dan (Slamet) tidak mendapat hak apapun setelah diberhentikan,” tutup Tridiyah.