KOTA BATU – Pemanfaatan aplikasi smartcity untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang berbasis data digital nyatanya belum terimplementasi dengan baik. Padahal Pemerintah Kota Batu menginginkan pengelolaan program strategis tata kelola yang diintegrasikan dengan teknologi.
Hal ini terlihat dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memanfaatkan aplikasi smartcity. Padahal Diskominfo Kota Batu selaku pengelola smartcity menargetkan smart government dapat terwujud tahun 2021.
Kepala Diskominfo Kota Batu, Agoes Mahmoedi menyebutkan ada enam indikator untuk menjadi kota smart. Diantaranya smart branding, smart living, smart employement, sosial, ekonomi dan government.
“Diskominfo minta agar seluruh OPD bisa memiliki yang dipadukan dengan data-data sektoral sesuai tupoksi di masing-masing perangkat daerah. Hal ini untuk mewujudkan smart government di tahun 2021 mendatang,” jelas Agoes, Selasa (13/10).
Menurut Agoes, dari 31 OPD di lingkungan Pemkot Batu, masih ada 15 OPD yang memiliki aplikasi terintegrasi dengan smartcity. Namun dari 15 OPD ini hanya beberapa saja yang mengoptimalkan penggunaan aplikasi smartcity.
“Maka butuh sajian data-data yang harus disiapkan OPD terkait. Sehingga mempermudah kinerja dan dapat diketahui publik secara tepat serta transparan. Saat ini salah satu kendalanya belum optimal penggunaan smartcity karena data basis di OPD belum terupdate,” terangnya.
Lebih lanjut, beberapa OPD yang belum memanfaatkan aplikasi smartcity diantaranya DPUPR, Dispendukcapil dan Dinkes. Sedangkan yang telah memanfaatkan seperti Bagian Kesra, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bagian Hukum.
Sedangkan untuk mewujudkan aplikasi smartcity, Diskominfo bekerjasama dengan ITS. Kerjasama yang dilakukan terkait merancang tata kelola aplikasi di masing-masing OPD sehingga bisa diketahui kebutuhan yang disesuaikan dengan tupoksinya.
“Perlu tata kelola yang baik agar masing-masing OPD menyusun data sektoral, maka harus tersedia data yang update untuk ditampilkan dalam smartcity yang memiliki visi smart goverment,” papar Agoes.
Agoes berharap agar OPD berkomitmen menyiapkan data yang dibutuhkan. Sehingga target mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik bisa tercapai. Dukungan data sangat vital untuk memenuhi terwujudnya smart government yang ditargetkan terealisasi pada 2021 nanti.
“Serta perlu tim operator di tiap OPD yang menjalankan aplikasi. Misalnya ada keluhan yang disampaikan warga yang bisa direspon cepat begitu ada informasi masuk,” imbuh dia.