KOTA BATU – Salah satu perumahan yang berdiri di Dusun Beru Desa Bumiaji Kota Batu diduga tak memiliki izin. Bahkan Komisi A DPRD Kota Batu telah menyoroti terkait perizinan di perumahan Griya Emas sejak beberapa bulan lalu.
Tak hanya legislatif namun Pemerintah Desa Bumiaji pun sebelumnya telah memberikan teguran terhadap pengembang agar dapat segera mengurus perizinan, namun hingga kini belum terealisasikan.
Saat melakukan sidak ke lokasi perumahan, Komisi A didampingi Satpol PP dan DPMPTSP-TK menemukan dua rumah dari 12 unit yang telah berpenghuni. Padahal pengembang belum memiliki perizinan secara legal. Ditambah lagi dua pemilik rumah juga tidak memiliki legalitas kepemilikan meskipun telah membelinya. Selain itu di kawasan perumahan juga ditemukan tak ada saluran drainase.
“Izin yang belum ada mulai dari KRK, site plan, amdal. Ketika itu tak dipenuhi maka tidak bisa terbit IMB-nya. Katanya proses perizinan sudah diurus sejak tahun 2018 lalu. Namun sampai sekarang kok belum ada,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Batu Dewi Kartika, Rabu (17/2).
Menurut Kartika untuk lahan yang digunakan untuk membangun perumahan merupakan milik pribadi. Sehingga lambat laun diperluas untuk bisnis properti. Namun ternyata selama ini pengembang menjalankan bisnis meskipun perizinan belum ada. Sehingga orang yang membeli perumahan itu hanya menerima kunci saja, tidak menerima legalitas apapun.
“Artinya sertifikat-sertifikat yang seharusnya mereka miliki sebagai pemilik rumah, tidak mereka pegang. Mau pegang sertifikat dari mana? Orang legalitasnya aja belum ada. Jadi ya hanya kunci rumah saja yang dikasihkan,” ujar Kartika.
Meskipun begitu pihaknya belum mengambil keputusan terkait hasil sidak di perumahan tersebut. Pasalnya pemilik perumahan tak berada di tempat saat sidak berlangsung.
“Oleh sebab itu, kami sudah menugaskan kepada dinas terkait untuk mengumpulkan data-data. Kami akan lakukan hearing dengan dinas terkait untuk tindak lanjut dari sidak hari ini dan juga sidak sebelum-sebelumnya,” urai Kartika.
Selain itu, berdasarkan keterangan kepala desa, kompensasi untuk tanah makam juga belum tersedia. Pihak perumahan sudah sering diperingatkan oleh pemerintah desa setempat. Namun masih saja belum ada tindakan hingga saat ini. Padahal pengembang perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana fasilitas umum (PSU). Salah satu item dari PSU yakni tanah makam.
“Mereka tidak ada pergerakan lebih lanjut. Mungkin terkendala karena persyaratan yang belum terselesaikan,” katanya.
Pihaknya pun tidak pernah melarang investor untuk mengembangkan bisnis di Kota Batu. Hanya saja Komisi A meminta agar para investor ini bisa menyelesaikan perizinan sesuai dengan yang telah ditentukan.