Surabaya, blok-a.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun politik 2024 dituntut sinergi dengan stakeholder seperti KPU, tokoh masyarakat, komunitas, dan elemen strategis lain untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kondusif, aman, damai dan berintegritas.
Polri bahkan jadi garda terdepan dalam menjaga kondisi Pemilu 2024 berjalan kondusif dan damai. Karenanya, semua berharap Polri terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder untuk menjaga kohesivitas suasana dari berbagai potensi ancaman dan gangguan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-77 di Grahadi, Surabaya, Sabtu (1/7/2023), mengatakan
gangguan itu antara lain mulai dari hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, dan masalah-masalah yang terkait SARA (suku, agama, ras, antar golongan).
“Perbedaan aspirasi politik hendaklah menjadi sumber kearifan dan pendewasaan demokras,” ujarnya.
Gubernur Jatim berharap di tahun politik ini, Polri dan institusi pemerintahan lain harus bisa menjaga netralitas dengan memelihara, menjaga, dan mewujudkan profesionalitas dan proporsionalitas.
Polri juga harus dapat memberikan perlindungan, pengamanan, pengayoman dan pelayanan kepada penyelenggara, peserta pemilu dan masyarakat.
Menurutnya, potensi polarisasi masyarakat juga harus mendapat perhatian guna menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu.
“Ini pekerjaan rumah kita semua untuk bersama-sama memastikan sirkulasi elit di tingkat lokal dan nasional berjalan baik, aman, dan lancar tanpa diikuti oleh perpecahan di antara anak bangsa,” imbuhnya.
Khofifah juga berharap Polri berterimakasih karena telah menjaga keamanan dan menciptakan Indonesia yang aman dan damai.
“Selamat Hari Bhayangkara ke-77. Semoga POLRI semakin presisi, profesional dan berintegritas dalam menjalankankan tugas mengayomi dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” pungkasnya.(kim/lio)