KOTA MALANG – Wali Kota Malang Sutiaji mengunggah sejumlah video mengenai beberapa agenda yang ia lakukan di akun Instagram pribadinya @sam.sutiaji. Video-video tersebut hadir saat warganet di sejumlah media sosial ramai-ramai berpendapat tentang kawasan Kayutangan Heritage dan banjir yang melanda Kota Malang.
Video berjudul “Proyek Pembangunan Kawasan Kayutangan Heritage Kota Malang” itu diunggah 21 Desember 2020. Pada hari itu, akses melintasi kawasan Kayutangan dibuka kembali setelah sempat ditutup sejak awal November lalu. Sementara, pada 26 Desember, Sutiaji juga mengunggah video kegiatannya saat meninjau titik banjir di Kayutangan. Saat hujan lebat pada 25 dan 26 Desember, hal serupa juga dilakukan Sutiaji.
Dalam kesempatan lainnya, Sutiaji juga mengunggah beberapa program kerjanya, maupun pendapatnya mengenai suatu ihwal dan aktivitasnya di luar pemerintahan.
Dalam pantauan Blok-A, akun Instagram Sutiaji cukup aktif. Tetapi, akun Instagram @sam.sutiaji membatasi komentar hanya pada akun-akun yang mengikutinya.
Menurut pengamat komunikasi dari Universitas Brawijaya (UB) Abdul Wahid, hal ini lumrah dilakukan oleh pejabat publik. Pasalnya, sejak beberapa tahun belakangan, media sosial digunakan banyak pejabat publik selain Sutiaji. Selain itu, hal ini merupakan cara yang bisa digunakan di tengah situasi pandemi.
“Pejabat publik punya tanggung jawab untuk melaporkan apapun bentuk kebijakannya kepada publik. Media sosial membuka ruang untuk diskusi dan masyarakat bisa berpartisipasi,” kata Wahid yang juga merupakan ketua Pusat Kajian Media, Literasi dan Kebudayaan (Puskamelek) UB.
Pemanfaatan media sosial, lanjut Wahid, merupakan bentuk penyederhanaan situasi kompleks yang terjadi di masyarakat. Selain itu, cara ini bisa mengesankan bahwa pemimpin daerah mau turun ke jalan dan bukan sosok yang elitis. Dalam konteks citra politik hari ini, jelas wahid, cukup masuk akal.
Lebih lanjut, ia menyebut cara ini sangat relevan mengingat saat ini sudah banyak orang menggunakan media sosial. Itu membuat banyak orang juga bisa menyampaikan aspirasinya pada pejabat publik melalui media sosial.
“Konsekuensinya, pejabat publik bisa mendapat masukan maupun kritikan dari warganet. Apalagi, publik juga butuh transparansi,” imbuhnya.
Terkait citra politik, ia berharap semua pejabat publik yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan kerjanya tidak berhenti sekadar membangun citra. “Jangan hanya sekedar membangun citra. Mencari citra adalah politisi, bukan sebagai negarawan. Melalui media sosial, pejabat publik idealnya membangun citra sekaligus menunjukkan hasil kerjanya,” pungkasnya.