Gresik, blok-a.com – Dugaan pencaplokan wilayah laut yang mencuat dari penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 01914 di kawasan Pabrik Mie Sedap, Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, terus bergulir. Sertipikat yang dinilai cacat administrasi itu kini diikuti temuan fakta baru di lokasi sekitarnya.
Berdasarkan penelusuran lanjutan, daratan yang bersebelahan langsung dengan lokasi SHGB 01914 milik PT Surya Sarana Marina (SSM), anak perusahaan PT Karunia Alam Segar (KAS), disinyalir juga belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Daratan tersebut diketahui merupakan hasil reklamasi seluas kurang lebih 20 hektare yang dilakukan oleh PT Siam Maspion Terminal (SMT) di kawasan Manyar, Kabupaten Gresik.
Direktur PT SMT, Marianus Oei, melalui HRD Manager Dody Wiyono membenarkan bahwa hingga saat ini lahan hasil reklamasi yang bersebelahan dengan kawasan SHGB Mie Sedap tersebut belum memiliki izin PKKPRL. Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (2/2/2026).
Dody menjelaskan, PT SMT merupakan anak perusahaan Maspion Group yang telah melakukan proses reklamasi sejak 2013. Pada masa itu, seluruh kegiatan reklamasi dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku saat itu.
“Sejak 2013, data dan perizinan kami berproses di instansi terkait, mulai dari Dinas Perhubungan hingga KSOP, karena urusan laut waktu itu masuk dalam rumpun Kementerian Perhubungan,” jelas Dody.
Ia menambahkan, saat itu PT SMT telah mengantongi izin Bupati Gresik serta izin dari Gubernur Jawa Timur. Dasar hukumnya mengacu pada Perda Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).
Namun, situasi berubah setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang mewajibkan adanya izin PKKPRL.
“Dengan terbitnya aturan PKKPRL, tentu kami harus mengikuti aturan baru. Persoalannya, garis pantai yang dijadikan dasar pemisahan wilayah laut dan darat itu juga mengalami pergeseran sesuai perkembangan regulasi,” ujarnya.
Dody juga mengungkapkan bahwa pada 2021 telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk meluruskan substansi Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2018. Menariknya, salah satu inisiator pembentukan Pokja tersebut justru berasal dari pihak Maspion.
“Kenapa kami menjadi inisiator? Karena kami juga tidak ingin ada penyalahgunaan lahan,” tegasnya.
Ia menyoroti salah satu persoalan krusial dalam Perda RZWP-3-K, yakni tidak diaturnya secara spesifik status dan mekanisme legalitas kawasan Daerah Lingkungan Kerja–Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKR–DLKP).
Ketidakjelasan ini, menurutnya, menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara wilayah laut dan daratan.
“Lahan itu ada dua, air dan tanah. Air kewenangannya KKP, tanah itu ATR/BPN. Nah, di DLKR–DLKP itu tidak diatur secara spesifik. Kalau tidak diatur, apakah boleh diajukan? Ternyata tidak boleh. Harus dilegalkan dulu. Di situlah kami hadir sebagai inisiator,” paparnya.
Karena ketidakpastian regulasi tersebut, PT SMT mengaku hingga saat ini belum berani memanfaatkan lahan reklamasi yang bersebelahan dengan kawasan SHGB Mie Sedap itu.
“Sampai sekarang kami belum berani memanfaatkan lokasi itu. Kondisinya masih kosong karena terbentur regulasi,” kata Dody.
Ia menambahkan, sejak 2022 pihaknya telah mengajukan izin PKKPRL ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, hingga kini izin tersebut belum juga terbit.
“Di situlah kami ingin meluruskan. Maspion kenapa berhenti dan tidak berani melangkah lebih jauh, karena kami juga tidak berani mengklaim lahan itu sebagai milik Maspion,” ujarnya.
Menurutnya, secara kewenangan, lahan hasil reklamasi tersebut hingga saat ini masih sepenuhnya berada dalam penguasaan negara.
“Kami tidak berani mengakui tanah ini milik Maspion karena secara kewenangan itu masih dipegang oleh negara,” pungkasnya.
Temuan ini kian menegaskan pentingnya penataan ruang laut yang transparan dan taat regulasi.
Di tengah polemik SHGB di kawasan Mie Sedap, publik kini menyoroti konsistensi penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang laut sekaligus mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan negara agar wilayah pesisir tidak berubah menjadi aset privat secara sepihak. (ivn/bob)