Kota Malang, blok-a.com – Rencana revitalisasi Pasar Besar Malang (PBM) dipastikan tetap berjalan meskipun hingga kini belum ada kesepakatan dengan pedagang. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menegaskan bahwa program tersebut hanya tertunda sementara karena polemik yang muncul.
“Revitalisasi itu tidak batal. Hanya ditunda karena masih ada polemik di para pedagang. Pusat meminta agar permasalahan ini segera diselesaikan,” ujar Eko, Sabtu (13/9/2025).
Ia menjelaskan, Pemkot Malang bersama DPRD tengah mematangkan sejumlah dokumen teknis, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), yang ditarget rampung pada akhir 2025. Nantinya, pembangunan akan didanai melalui APBN dengan fasilitasi dari Kementerian PUPR.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menilai opsi revitalisasi adalah langkah realistis untuk menjadikan Pasar Besar benar-benar layak.
“Kalau bicara gedung yang layak, pilihannya kalau tidak direkondisi ya dibangun ulang. APBD sifatnya hanya bisa untuk perbaikan, belum bisa menyentuh rehab berat. Karena itu, kami ajukan ke pusat untuk dibongkar total,” jelas Trio.
Trio mengakui, perbedaan sikap pedagang membuat pemerintah pusat ragu. Padahal, kondisi pasar dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di area basement yang rawan genangan air, drainase tersumbat, hingga jalur listrik semrawut.
“Kalau selamanya begini, sulit untuk mendapatkan bantuan pusat. Pemerintah pusat butuh jaminan bahwa permasalahan pedagang sudah tuntas. Tapi belum ada pembatalan dari pusat,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama), Agus Priambodo, menegaskan pihaknya tetap menolak rencana revitalisasi total.
“Kalau Hippama tetap menampung aspirasi pedagang, menolak pembongkaran total. Tapi kami mengharap Pemkot Malang segera memperbaiki pasar,” tegas Agus. (yog/lio)