KABUPATEN MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang meninjau pembangunan Perumahan Taman Tirta di Desa Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, pada Rabu (7/10). Tinjauan ini dilakukan setelah adanya keluhan dan protes dari warga yang terdampak proyek pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kabupatan Malang, Zia Ulhaq mengatakan warga sebelumnya telah menyampaikan keluhannya ke Dewan. Terkait pembangunan perumahan yang ditengarai tidak mengindahkan persoalan lingkungan.
“Makanya kami (Komisi III), langsung datang ke lokasi dengan menghadirkan juga instansi terkait. Tadi pihak Kecamatan Karangploso, Kepala Desa Ngenep, Badan Pemusyawaratan Daerah (BPD) Ngenep, dan aliansi masyarakat yang menolak kita hadirkan semua,” jelas politisi Partai Gerindra ini.
Tak sendiri, dewan juga didampingi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam (DPUSDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang saat melakukan peninjauan lokasi.
Hasilnya, dewan meminta agar pembangunan perumahan tersebut dihentikan. Selain tidak memiliki izin secara lengkap karena hanya izin lokasi saja. Pembangunan juga berdekatan dengan sumber umbulan Ngenep.
Padahal sesuai aturan minimal 200 meter tidak boleh ada aktivitas pembangunan, tapi di lokasi sangat berdekatan dengan sumber air. Apalagi sumber air berada di bawah lokasi pembangunan.
“Jika tidak dihentikan bisa mengancam hajat hidup masyarakat karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Di lokasi juga ditemukan adanya peninggalan situs sejarah peninggalan zaman dahulu. Makanya harus berhenti dulu. Kan perlu penilitian juga terkait temuan situs tersebut,” tegasnya.
Lanjut Zia, sebenarnya DPRD bersama Pemkab Malang tidak menghalangi siapapun untuk investasi, tapi harus mematuhi aturan yang ada.
“Fungsi dewan menjembatani aspirasi masyarakat, mereka tak ingin sumbernya nanti terancam atau tercemar limbah. Jika diteruskan ujung-ujungnya yang dirugikan ya masyarakat. Harapan saya juga ada ketegasan dari pemerintah desa, kecamatan, dan perizinan menutup sampai semua clear,” bebernya lagi.
Sementara, Plt Kadis LH Kabupaten Malang, Ir. Bachrudin menegaskan jika pihak perumahan saat ini belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Padahal itu merupakan syarat wajib pengembang sebagai rekomendasi salah satu izin.
“Pengembang belum memiliki dokumentasi UKL UPL, harusnya mereka mematuhi mekanisme aturan perizinan. Apalagi di lokasi juga ada sumber mata air, DLH merekomendasikan pengembang bisa mematuhi dan tertib aturan sehingga pelaksanaan investasi bisa berjalan baik,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua Aliansi Penyelamatan Sumber Umbulan Ngenep, Suwardi menguraikan awalnya masyarakat, BPD, dan lembaga desa lainnya sudah menanyakan legalitas izin pengembang perumahan. Karena masyarakat khawatir pembangunan bisa mengancam sumber mata air warga Desa Ngenep. Tapi protes mereka tidak ditanggapi.
“Karena protes kami tidak ditanggapi oleh pihak desa dan kepala desa, kami pun mengadu ke DPRD. Dengan adanya peninjauan, masyarakat punya harapan ada ketegasan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat,” ungkap Suwardi yang juga menjadi salah satu anggota BPD Ngenep ini.
Lebih lanjut Suwardi mengatakan pengembang hanya sekali menyampaikan kepada BPD melalui surat meminta izin memasukkan alat berat. Setelah itu tidak ada komunikasi kembali dengan warga.
“Cuma sekali itu saja, saat pengembang minta izin memasukan alat berat. Tiba-tiba langsung mengerjakan pembangunan, tiap kali masyarakat menanyakan tidak ada jawaban. Kepala desa juga sama, tidak pernah merespon keluhan masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya, masyarakat Desa Ngenep, melakukan aksi damai bentangkan kain putih dengan dibubuhi ratusan tanda tangan menolak adanya pembangunan Perumahan Taman Tirta. Mereka tak ingin pembangunan tersebut mengancam sumber mata air karena pembangunan tersebut berdekatan dengan lokasi sumber dan penemuan situs purbakala.