Blitar, blok-a.com – Proyek pembangunan Lapas Kelas IIB Blitar yang berlokasi di Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, terus menghadapi permasalahan.
Sebelumnya proyek pematangan lahan dan turap yang dikerjakan PT Cahaya Legok Pratama dengan nilai kontrak senilai Rp 15,6 miliar, dari anggaran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia tersebut, material tanah urugnya diduga diambil dari tambang ilegal.
Selain itu, proyek yang diduga berada di atas lahan hijau menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar tersebut, juga diprotes warga sekitar.
Lantaran sejak proyek pembangunan Lapas Kelas IIB Blitar itu, tidak pernah ada sosialisasi.
Ketua RW 11 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Lilik Kartikawati mengatakan, bahwa warga RW 11 dan RW 12 berda tepat di sebelah sisi Timur dan Selatan Proyek Lapas Kelas IIB Blitar.
Sejak proyek pembangunan Lapas Kelas IIB Blitar ini dimulai 3 Oktober 2023 lalu, belum pernah ada sosialisasi pada warga sekitar.
“Warga di sini terkena dampak proyek itu. Bahkan, sejak awal, sama sekali tidak ada sosialisasi,” kata Lilik Kartikawati, Senin (30/10/2023).
Ganggu Lingkungan
Menurut Lilik, dampak yang dirasakan puluhan warga, yaitu debu yang menganggu terutama bagi lansia dan anak-anak.
Selain itu suara berisik dari truk pengangkut material dan alat berat, yang beroperasi sejak pagi hingga pukul 11 malam.
Bahkan yang paling parah, saluran air di batas wilayah Kelurahan Gedog, Kecamatan Sanan Wetan dan Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, diuruk dengan material.
“Selama ini, saluran itu sebagai saluran irigasi yang kini menjadi lokasi proyek pembangunan lapas. Namun sekarang diuruk total. Jika nanti musim hujan dikhawatirkan berpotensi banjir di kampung sini, karena lebih rendah dari pada lokasi proyek,” ujarnya.
Lilik menambahkan, bahkan irigasi untuk sawah warga di sebelah Timur juga terkena urukan proyek.
Saluran irigasi tersebut, menjadi sumber pengairan dari arah Utara.
“Kok tidak ada pemberitahuan apapun, tapi langsung ditutup saja. Warga yang memiliki sawah juga mulai bingung,” imbuhnya.
DPRD Bakal Tindak Lanjut
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Rido Handoko usai mendatangi lokasi proyek pembangunan Lapas Kelas IIB Blitar dan mendengar keluhan warga, pihaknya menemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti.
“Selama ini, Komisi III yang membidangi pembangunan fisik tidak pernah mendapat informasi apapun terkait pelaksanaan proyek lapas ini. Baik itu mulai dari gambar, jadwal pengerjaan dan lainnya, kami tidak tahu. Hanya tahu dari pemberitaan, kalau proyek ini diduga menggunakan material dari tambang ilegal,” kata Rido Handoko.
Melihat kondisi proyek secara langsung di lokasi, Rido menyatakan akan segera membahas protes warga dan beberapa permasalahan terkait proyek tersebut.
“Permasalahan ini, akan kami bahas di Komisi III. Di sntaranya, material yang diduga dari tambang ilegal, amdal dan zona wilayah pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), apakah masih zona hijau atau zona kuning. Juga protes warga terdampak,” pungkasnya. (jar/lio)