KOTA BATU – Pembahasan finalisasi Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batu ternyata masih alot saja. Ini terbukti dengan tidak adanya kesepakatan antara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu dengan pengusaha yang diwadahi dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Naker, Muji Dwi Leksono mengatakan sampai saat ini masih belum ada hasil final terkait UMK Kota Batu. Meskipun sudah diadakan rapat, namun belum menemukan kata sepakat.
“Dari hasil rapat sudah ada kesepahaman. Tapi belum ada kesepakatan. Ini karena pertama dari Apindo mengacu dari Surat Edaran Menaker yang menyatakan bahwa upah tetap. Sedangkan dari SP meminta ada kenaikan upah Rp 100 ribu,” ujar Muji, Selasa (10/11).
Lanjut Muji, untuk kenaikan maupun ketetapan UMK harus memiliki dasar hukumnya. Artinya ketika UMK naik apa dasar hukumnya dan ketika UMK tetap juga apa dasar hukumnya.
“Kalau tidak ada dasar hukum ada peluang Pemda untuk somasi. Kami sepakat untuk menginformasikan bahwa Apindo maupun SPSI akan ke Surabaya untuk membahas dan menetapkan UMK,” bebernya.
Muji menyikapi alotnya pembahasan UMK Pemda karena dari sisi regulasi SE Menaker tidak naik. Tapi kalau dilihat dari survei lapangan atau KHL naik. Tapi yang terpenting menurutnya, naik tidak naik UMK mengacu dari inflasi Kota/Kabupaten. Untuk Kota Batu mengacu Kota Malang.
“Maka harus dihitung betul-betul supaya tidak terjadi inflasi. Katakan naik beberapa ribu nantinya akan diikuti oleh daya beli masyarakatnya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, tidak adanya kesepakatan dikarenakan SPSI minta kenaikan UMK Rp 100 ribu. Mengacu dari UMP Jatim. Sedangkan untuk alternatif kedua UMK naik Rp 34 ribu mengacu Inflasi Kota Malang 1,22 persen.
Dengan alotnya pembahasan finalisasi UMK itu, Muji berharap nantinya saat di Surabaya sudah ada keputusan final. Karena Pemda harus segera menyerahkan hasil finalisasi UMK paling lambat tanggal 12 November dari Wali Kota ke Gubernur Jatim.
Sementara itu, Sekretaris Apindo, Nur Asmaidarani menyampaikan bahwa pihaknya belum bisa memberikan keputusan. Karena pembahasan berjalan sangat alot dan harus dilanjutkan di Surabaya.
“Belum ada keputusan. Besok mau dipanggil Apindo Provinsi di Surabaya. Jadi belum bisa jawab. Setelah ada pertemuan baru besok kami akan sampaikan dalam rapat berikutnya,” pungkasnya.