KOTA MALANG – Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai membuat Pemerintah harus berputar otak agar dapat terus menjalankan program-programnya. Tak terkecuali Pemerintah Kota Malang yang akan mengubah nomenklatur di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023.
Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang harus disesuaikan berkaitan dengan RPJMD Kota Malang. Hal itu dilakuka, sebagai bentuk menyelaraskan dengan aturan dari pemerintah pusat yang baru.
Beberapa hal yang mengacu pada perubahan RPJMD tahun 2018-2023 di antaranya, perihal ketentuan peraturan, mengubah nomenklatur program perencanaan pembangunan dan sistem keuangan.
Hal inilah yang nantinya akan disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan perangkat daerah mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2020.
“Kami harus melaraskan dengan program di tingkat nasional maupun Provinsi karena beberapa ada yang berubah. Ini menjadi sangat penting, karena kondisi pandemi Covid-19 di luar prediksi kita, dan juga belum tahu kapan akan berakhir. Maka di tahun 2021-2023 juga akan mengalami penyesuaian kaitan dengan perubahan RPJMD itu,” terangnya usai mengisi acara Forum Konsultasi Publik perubahan RPJMD 2018-2023 di Hotel Savana Kota Malang, Rabu (2/12).
Lanjut Wawali, perubahan-perubahan tersebut dilakukan melalui forum konsultasi publik yang turut dihadiri oleh Perangkat Daerah (PD). Nantinya dalam RPJMD itu bakal ditata ulang supaya rencana pembangunan ke depan di Kota Malang berjalan lebih rasional.
“Misalnya, saat pandemi ini sektor ekonomi yang terdampak, karenanya ada program recovery ekonomi. Langkah-langkah penanganan sosial seperti apa. Jadi di RPJMD, dulu penyusunannya saat normal, belum pandemi. Nah, sekarang harus ditata ulang supaya rencana pembangunan kita lebih rasional,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan perubahan terkait RPJMD hanya berkaitan dengan nomenklatur program kegiatan dan sub program kegiatan di dalam perangkat daerah (PD) saja.
Yang mana penerapan target kinerja bagi masing-masing PD disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
“Misalnya, dari segi kreatif dulu targetnya kurang, berarti saat ini harus bisa terlampaui. Tapi kalau sudah ada yang mencapai target, namun saat pandemi ini sulit, maka tidak ada salahnya untuk disesuaikan,” jelasnya.
Sedangkan berkaitan dengan visi dan misi RPJMD Kota Malang sendiri, menurut Dwi tidak ada perubahan. Melainkan hanya penyesuaian nomenklatur dari regulasi pemerintah pusat.
“Yang diubah nomenklatur-nya, menyesuaikan Permendagri. Terkait visi misi tidak ada perubahan,” pungkasnya.