KABUPATEN MALANG – Pengelola hotel di Kabupaten Malang musti gigit jari pada tahun 2021. Meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang belum membuat kebijakan untuk pemutihan pajak retribusi hotel.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara mengaku hal itu dikarenakan kebijakan pajak hotel selama ini tidak memberatkan pengelola.
Pasalnya, pajak retribusi hotel diambil berdasarkan jumlah tamu hotel, alih-alih memberikan tagihan pajak retribusi berdasarkan jumlah kamar yang dimiliki hotel.
“Akhirnya pun mereka kalau hanya ada satu tamu ya pajaknya satu tamu saja. Bukan yang satu bulan satu hotel musti Rp 3 juta. Kita gak mematok target itu,” tutur ia.
Made pun percaya bahwa pengelola hotel di Kabupaten Malang masih mampu dan taat membayar pajak retribusi hotel tersebut.
“Meskipun di tengah pandemi Covid-19 dan tamu sepi kami yakin lah mereka bisa dan taat,” ucap Made.
Kepercayaan Made pun sepertinya musti dibayar dengan usaha tinggi bagi pengelola hotel.
Pasalnya pada tahun 2021, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak retribusi hotel cukup tinggi dibanding tahun 2020.
Pada tahun 2020 lalu target dari pajak retribusi hotel adalah Rp 1,7 miliar. Sementara pada tahun 2021 dipatok Rp 4,2 miliar.
Menanggapi kenaikan target tersebut, Made pun hanya bisa mendoakan para pengelola hotel agar bisa menyumbang pajak sesuai target tahun 2021.
“Ya kami hanya bisa mendoakan saja. Kalau dibilang susah dan berat ya semua susah. Semoga aja pandemi berakhir di tahun ini dan okupansi hotel bisa naik,” kata ia.
Sebagai informasi, pada tahun 2020 lalu target PAD pajak retribusi hotel sebesar Rp 4,2 miliar. Namun di pertengahan tahun pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) untuk penanganan Covid-19, sehingga turun menjadi Rp 1,7 miliar.
Untungnya, target tersebut pun terpenuhi. Bapenda Kabupaten Malang tahun 2020 lalu berhasil surplus 4 persen dari target setelah PAK, yakni Rp 1,7 miliar.