MALANG – DPR RI resmi mengesahkan RUU (Rancangan Undang-undang) Cipta Kerja (Omnibus Law Ciptaker) lewat rapat paripurna di DPR RI, Senin (5/10). Hal ini langsung menimbulkan polemik di kalangan buruh. Tak hanya buruh, mahasiswa pun langsung kontra terhadap RUU yang dilempar Presiden RI Joko Widodo kepada DPR RI ini.
Salah satunya, datang dari Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB). Mereka menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR RI, Selasa (6/10).
“Kita tahu isi dari Omnibuslaw ini sangat bobrok, itu titipan dari para penguasa,” ujar Presiden EM UB, M Farhan Aziz.
Menurutnya, RUU Cipta Kerja dinilai sangat merugikan. RUU itu merampas hak-hak bagi masyarakat, khususnya para kaum buruh, petani dan nelayan.
EM UB juga berpendapat poin-poin dalam RUU Cipta Kerja hanya menguntungkan bagi para investor dan para pengusaha.
Pihak EM UB melalui pernyataan sikapnya pun mengutuk keras sikap pemerintah dan DPR yang telah melakukan pengesahan terhadap Omnibuslaw Cipta Kerja yang secara sepihak telah mengebut pengesahan RUU Cipta Kerja tanpa menghiraukan aspirasi rakyatnya.
“Mereka mengabaikan suara rakyat mengenai keberlangsungan hidup yang akan diterima oleh setiap kalangan masyarakat,” ungkapnya.
Aziz merasa Pemerintah dan DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, tidak lebih dari sosok pengkhianat bangsa dan penindas rakyat kecil.
“Mereka sengaja menjual negeri ini kepada para korporat demi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Tak hanya berhenti disitu, Omnibus Law ini dinilai sangat berpotensi membangkitkan kembali pola kehidupan New Order melalui kebijakan yang berpusat kepada wewenang pemerintah pusat.
“Pasal-pasal dalam Omnibuslaw ini sangat mempermudah bagi korporasi untuk merampas hak-hak para pekerja hingga tanah dan sumber daya alamnya,” tegasnya.
Di akhir pernyataan, pihak EM UB memberikan sikap dan mengajak seluruh masyarakat untuk terus melawan dan membatalkan Omnibus Law.
“Kita pastikan tanggal 8 nanti akan turun ke jalan dan itu menjadi awal bagi kita, setelah itu kita akan mengedukasi masyarakat umum tentang undang-undang ini agar mereka paham dan mengerti pentingnya untuk menjegal Omnibuslaw,” tandas Aziz.