BLOK-A – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada 7 Desember 2020.
Dalam Pasal 2 ayat 1 di PP tersebut, pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.
Seperti apa kebiri kimia itu? Dan apa efek sampingnya?
Kebiri kimia atau chemical castration sebelumnya telah diuji pada beberapa negara, mulai dari Swedia, Denmark, dan Kanada. Langkah ini berbeda dengan kebiri bedah alias pengangkatan kelamin. Kebiri kimia dilakukan secara terus-menerus.
Cara ini disebut lebih ampuh menurunkan angka pelaku pelecehan seksual di negara-negara Skandinavian dari 40 persen menjadi 4 persen. Melansir The Sun, Senin (4/1), sebuah studi menemukan fakta bahwa kebiri kimia dinilai tidak efektif. Apalagi saat hal tersebut dilakukan, dan efeknya juga mampu menimbulkan hal yang semakin parah.
Selain itu, Journal of Korean Medical Science menyatakan terdapat sejumlah obat yang digunakan dalam prosedur ini, seperti Leuprorelin salah satunya. Obat ini digunakan untuk merawat kesulitan dalam pengendalian gairah seks, fantasi, atau hasrat berbahaya lainnya.
Zat lain yang digunakan ialah medroksiprogesteron asetat, siproteron asetat, LHRH, yang dapat mengurangi testosteron dan estradiol.
Karena estrogen memiliki peran penting pada pria dalam pertumbuhan tulang, fungsi otak, dan proses kardiovaskular, mereka yang mendapatkan kebiri ini rentan osteoporosis, penyakit kardiovaskular, depresi, hingga anemia.
Prosedur kebiri kimia juga memiliki efek samping lainnya, seperti rambut rontok, pertumbuhan payudara, pertumbuhan berat badan, serta diabetes.
Selain itu, tak semua kasus bisa diselesaikan dengan kebiri kimia. Pelaku pelecehan seksual melakukan tindakannya karena adanya kesempatan, kasus inses, atau memiliki gangguan kepribadian anti-sosial.
Karena itu, para peneliti juga meminta agar para dokter memiliki kewajiban memantau dengan seksama setiap komplikasi akibat prosedur ini pada para pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan hukuman tersebut.