KABUPATEN MALANG – Sebuah hasil survei elektabilitas paslon (pasangan calon) Pilbup Malang 2020 dari lembaga survei TerUKUR memberikan kabar gembira bagi paslon SanDi.
Pasalnya, dari hasil survei tersebut paslon SanDi menjadi paslon yang memiliki keterpilihan paling tinggi diantara paslon lainnya. Dari 800 responden, 54,4 persen memilih SanDi.
Meskipun begitu, ternyata hasil survei tersebut tidak bisa dipercaya.
Pasalnya, lembaga survei TerUKUR merupakan lembaga survei yang tidak resmi mendaftar ke KPUD Kabupaten Malang.
Komisioner KPUD Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika mengatakan, lembaga survei tersebut harus bertanggung jawab atas survei yang dilakukan.
“Karena yang resmi mendaftar ke kami itu lembaga survei JIP (Jaringan Isu Publik) dan FISIP UMM (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang). Dan lembaga survei yang itu (TerUKUR) sebenarnya tidak boleh melakukan survei,” kata Dika.
Dika melanjutkan, ada aturan terkait pelarangan lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU.
Hal itu berdasarkan Keputusan KPU No. 256 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Pemantau Survei dan Hitung Cepat.
“Jadi di keputusan itu tertulis bahwa lembaga survei harus mendaftar dulu, tapi lembaga itu (terUKUR) belum terdaftar. Jadi kami menyampaikan bahwa lembaga survei terUKUR harus menyampaikan laporan ke kami. Kalau tidak sanksinya adalah tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya,” tutupnya.
Sebagai informasi, KPUD Kabupaten Malang sebenarnya sudah membuka pendaftaran bagi lembaga survei yang ingin melakukan survei di Pilbup Malang 2020 pada tanggal 1 sampai 8 November 2020 lalu.
Namun dari 8 hari itu hanya ada dua lembaga survei yang mendaftar pada tanggal 8 November, yakni JIP dan Fisip UMM.
Dua lembaga survei itulah yang resmi diakui KPUD Kabupaten Malang dan diperbolehkan untuk melakukan survei ataupun hasil cepat di Pilbup Malang 2020.