KPK Sita Emas Batangan – Berlian di Rumah Pejabat Pemprov, Massa Jaka Jatim Gelar Unjuk Rasa

Aksi demonstrasi massa Jaka Jatim, desak Plt Kadis Pendidikan Provinsi Jatim mundur, di Jalan Genteng Kali No.33 Surabaya. (blok-a.com/isma)
Aksi demonstrasi massa Jaka Jatim, desak Plt Kadis Pendidikan Provinsi Jatim mundur, di Jalan Genteng Kali No.33 Surabaya. (blok-a.com/isma)

Surabaya, blok-a.com – Ratusan massa LSM Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim), dalam rilis ke media membeberkan bahwa Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) telah menyita emas batangan dan berlian dari rumah pejabat Pemprov Jatim.

Jaka Jatim membeberkan, pejabat yang hartanya disita itu adalah Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi (WW).

Massa pun berunjuk rasa, Senin (6/3/2022), menindaklanjuti temuan hasil penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa emas batangan, berlian dan cek bernilai miliaran rupiah di kediaman Wahid Wahyudi, pada 17- 18 Januari 2023 lalu.

Mereka menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Jalan Genteng Kali Surabaya.

Baca Juga: Minta Profesional Usut Mega Korupsi PJU, Massa AMI Bakal Demo Sebulan Penuh di Kejati

Jaka Jatim membeber hasil penyitaan KPK atas harta-harta berharga saat penggeledahan di rumah Wahid Wahyudi, di antaranya: emas batangan senilai belasan miliar rupiah, dua buah berlian seharga miliaran rupiah, dan cek belum dicairkan sebesar Rp36 miliar.

Koordinator Aksi, Musfiq, belum memahami kasus penyitaan tersebut. Yang jelas, menurutnya, masih terkait dengan dana hibah Pemprov Jatim, yang sudah mengandangkan Pimpinan Dewan Sahat Tua Simanjuntak.

Musfiq menilai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mencoreng dunia pendidikan Jatim.

Menurutnya, selama ini visi-misinya adalah meningkatkan kualitas pedidikan dan mencerdaskan anak bangsa, malah dijadikan lumbung para koruptor yang berkedok pendidikan.

Menurut Musfiq, pihaknya memperoleh informasi valid soal sitaan barang-barang berharga itu dari KPK.

Karena itu, pihaknya menuntut agar Wahid segera mundur sebagai sebagai Plt. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pihaknya juga meminta Gubernur Jatim Khofifah, selaku atasan harus bertanggung Jawab karena Dinas Pendidikan diduga hanya dijadikan tempat pencucian uang.

Katanya, Wahid Wahyudi, harus mempertangungjawabkan anggaran dinas pendidikan yang setiap tahun mendapatkan surat rekomendasi dari BPK Jatim untuk pengembalian uang negara miliaran rupiah.

“Kami juga mendesak yang terhormat Bapak Wahid Wahyudi untuk segera menyerahkan diri ke KPK. Karena sudah beberapa kali dipanggil tidak hadir,” desaknya.

Musfiq juga mendesak Wahid Wahyudi untuk memberikan klarifikasi terkait hasil penyitaan dalam penggeledahan KPK di rumah kediamannya tersebut.

Jika tidak segera menghadiri KPK, maka LSM Jaka Jatim, meminta KPK tidak ragu menjemput paksa Wahid karena berulangkali tidak memenuhi panggilan KPK.

Termasuk KPK harus menyelidiki harta kekayaan Wahid yang diduga bersumber dari dana APBD Jatim.

“Cek Rp36 miliar, 2 buah berlian miliran rupiah dan emas batangan harganya miliaran rupiah itu dari mana,” sergahnya.

Jaka Jatim lantas menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Pemprov Jatim terkait temuan BPK RI tiap tahun sejak tahun 2019 – 2022.

Temuan BPK soal dugaan pekerjaan fiktif, kekurangan volume pekerjaaan, tak menyetor SPJ pekerjaan dan membelanjakan anggaran negara tidak sesuai spesifikasi serta aturan, senilai miliaran rupiah.

“Kondisi ini karena Dinas Pendidikan Jatim, hasil investigasi kami, diduga tebang pilih terhadap lembaga pendidikan. Yang bukan orangnya Kadis Pendidikan dan Pendukung Gubernur Jawa Timur sulit mendapatkan bantuan,” pungkasnya.

Sementara itu, berkali-kali dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Wahid Wahyudi, tak merespon.

Ponsel dan pesan singkat dikirim wartawan tak terbaca alias centang satu. HP nya sedang offline.(kim/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?