KOTA BATU – Berbagai cara terus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan asas pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu secara nasional melalui aplikasi SP4N LAPOR.
Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau disingkat SP4N LAPOR dikelola Kemenpan-RB. Aplikasi ini menjamin hak pengaduan masyarakat untuk disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Corong suara masyarakat ini diterapkan berjenjang dari pusat hingga aras kabupaten/kota.
Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB, Rosikin mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi, masih ada empat kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih rendah di bawah 50 persen. Keempat kabupaten/kota tersebut salah satunya Kota Batu. Nilai ini dikaitkan pada pengelolaan dan tindak lanjut merespon aduan dari masyarakat.
Sebelum dilakukan pendampingan, data yang ditunjukkan pada diagram lingkaran mencantumkan 19 kabupaten/kota dengan poin 90 persen cepat merespon aduan masyarakat. Lalu, 10 kabupaten/kota lainnya berkisar 50 persen hingga mendekati 90 persen. Skor di bawah 50 persen diwakili 9 kabupaten/kota.
Perubahan terlihat setelah dilakukan pendampingan melalui Diskominfo Pemprov Jatim pada 22 Juli lalu. Sebanyak 24 kabupaten/kota berada di atas 90 persen. Tingkat 50 persen hingga mendekati 90 persen diisi 10 kabupaten/kota. Sisanya, ada 4 kabupaten/kota yang masih di bawah 50 persen, termasuk Kota Batu.
Rosikin menjelaskan, peningkatan pengelolaan aplikasi ini perlu dimaksimalkan dengan melibatkan Pemprov Jatim, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat.
“Terutama, pembinaan dan pendampingan diberikan kepada empat kabupaten/kota yang masih rendah di bawah 50 persen. Nantinya kepada kota/kabupaten yang pengelolaannya sudah cukup baik, bisa terus ditingkatkan ,” ujar dia di sela kegiatan Rakor SP4N-LAPOR se Jawa Timur yang digelar di Kota Batu, Sabtu (17/10).
Secara keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Timur masuk kategori baik dalam mengelola aplikasi SP4N-LAPOR. Meski begitu, harus ditingkatkan agar bisa melejit di atas 90 persen. Terlebih, Bappenas menargetkan nilai 90 persen untuk merespon aduan masyarakat.
“Kemenpan-RB memacu daerah agar termotivasi mengelola aplikasi ini lebih optimal melalui kompetisi,” ujar dia.
Ia mengatakan, wilayah Jawa Timur yang luas membutuhkan upaya pengelolaan yang luar biasa agar berkesinambungan sehingga menghasilkan layanan prima.
Kemenpan-RB mewajibkan penyusunan SK tim SP4N LAPOR berjenjang hingga kabupaten/kota yang berada di Diskominfo. Diskominfo sebagai bidang penghubung dengan instansi yang berada di bawahnya. Salah satu faktor tak optimalnya pengelolaan aplikasi ini yakni kurangnya koordinasi.
“Maka perlu evaluasi dan monitoring secara berkala. Ketika ada kendala di OPD nya segera diinformasikan di bagian administrasi yang ada di Diskominfo,” papar dia.