Probolinggo, blok-a.com – Sejumlah pelaku tindak pidana penyedot BBM bersubsidi jenis Pertalite memakai jerigen dan tangki modif dibekuk Polisi.
Para penyedot BBM bersubsidi pertalite berjumlah lima orang itu, kini meringkuk di sel tahanan Polsek Kraksaan, Probolinggo.
Sebelumnya, kelima pelaku ini dibekuk lalu digiring ke Polsek Kraksaan saat kedapatan sedang mengisi pertalite BBM bersubsidi di SPBU Semampir, Jumat (21/7/2023).
Informasi yang digali blok-a.com, tindakan polisi berawal dari laporan masyarakat akan adanya kemacetan dan antrean panjang di SPBU Semampir.
Dari situ Tim Reskrim Polsek Kraksaan bergerak menuju lokasi. Petugas pun mendapati antrean mengular hingga puluhan meter, bahkan terjadi penumpukan luar biasa.
Menurut Kanit Reskrim Polsek Kraksaan, Ipda DJ Setyo, pelaku diamankan untuk dilakukan pembinaan.
Mereka diberi penjelasan bahwa pembelian BBM bersubsidi memakai erigen dan tangki modif di SPBU dilarang.
Ipda Setyo bahkan mengatakan pihaknya hari ini dalam melakukan pengawasan akan membina pelaku dan petugas SPBU.
Pemilik dan pegawai SPBU akan diberikan teguran dan pembinaan. Mereka diminta untuk lebih mengutamakan kepentingan umum agar tidak terjadi antrean.
“Ini seharusnya pihak SPBU yang lebih bisa menertibkan, dari lokasi kan sudah ada CCTV dan sekuritinya,” jelasnya.
Saat blok-a.com berusaha mengonfirmasikan hal ini kepada pemilik SPBU, KH Hafidz, di kediamannya di Rangkang, oleh anak buahnya diarahkan ke Syafii.
Hingga berita ditulis, belum ada penjelasan dari yang bersangkutan.
Sanksi Pidana
Sekadar diketahui, tindakan pembeli BBM pertalite dan SPBU adalah melanggar Undang-Undang RI No 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
Kedua, Peraturan Presiden No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran bahan bakar minyak.
Ketiga, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.
PT Pertamina (Persero) melarang secara resmi pembelian bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi di SPBU menggunakan jerigen atau menggunakan mobil dengan tangki modifikasi. Kebijakan ini berlaku di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
SPBU yang melanggar atau masih melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen atau mobil dimodif akan diberi sanksi, baik sanksi pemutusan sementara hingga pemutusan selamanya.
Penyalahgunaan pengangkutan BBM Subsidi ataupun perniagaan BBM bersubsidi, bisa disanksi denda mencapai Rp60 miliar dan hukuman pidana 6 tahun penjara.(rid/lio)