Kota Malang, blok-a.com – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyinggung kasus bunuh diri sekeluarga yang terjadi pada salah satu guru di wilayah Pakis beberapa waktu dalam sambutannya di acara Launching SPPT PBB 2024 di depan Balai Kota Malang.
“Jangan lagi ada terjadi kasus bunuh diri terhadap ASN di Kota Malang. Kalau sudah ada yang murung, perubahan di perilakunya, perhatikan. Jangan menjadi orang cuek,” terangnya pada hari Senin (29/1/2024).
Ia mengambil kasus tersebut sebagai contoh kemiskinan yang menjadi beban hidup masyarakat. Ia mengatakan miris mendengar ASN yang notabene masyarakat kelas menengah harus menyudahi hidupnya hanya karena beban hidup.
“Kita miris mendengar ketika ada ASN yang terpimpa masalah sampai harus mengambil hidupnya. Ini menurut saya sudah hal yang serius di Kota Malang, karena sudah mulai ada. Kalau sudah ASN saja begitu, apalagi masyarakat yang tidak mampu, yang selama ini sulit untuk bergantung kepada siapa,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan Pemerintah Kota Malang harus serius memerangi kemiskinan di wilayahnya hingga tuntas. Bahkan walau itu masih berupa mimpi dan angan-angan, setidaknya jika ada keinginan tersebut maka akan ada upaya.
“Yang namanya zero, itu harus diraih lewat proses, tidak hanya dengan slogan saja. Kita inginkan kampung kumuh itu zero, juga kemiskinan di Kota Malang, meskipun itu masih hanya mimpi. Bermimpilah setinggi langit, maka jika kau jatuh kau akan jatuh di bintang-bintang,” kata Made.
Terkait target zero kemiskinan itu, Made mengajak agar Pemkot Malang berusaha semaksimal mungkin agar dapat meraih target itu sejauh mungkin walau mungkin tidak 100 persen.
“Kalau itu tidak tercapai, minimal kita di angka 3/4 atau 90 persen, jadi tinggal hanya 5-10 persen saja kemiskinan di Kota Malang. Tapi kalau kita tidak punya cita-cita itu, tidak ada arah untuk di situ, saya rasa hanya tinggal mimpi dan sulit untuk kita wujudkan,” katanya.
Ia juga berpesan agar seluruh jajaran pemerintahan di Kota Malang dapat menerapkan slogan ‘yak opo enake rek’ atau ‘bagaimana enaknya’ saat melakukan penegakan peraturan kepada masyarakat miskin. Sehingga penerapan peraturan tidak membabi buta dan membebani masyarakat kurang mampu.
“Kota Malang punya jargon yang luar biasa yang sebenarnya hanya ada di Kota Malang. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan. Dengan semboyan ‘yak opo enake rek’, bagaimana baiknya, semua bisa kita bicarakan,” katanya. (mg3/bob)