Malang, blok-a.com – Para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib meng-upgrade kemampuan untuk mengejar birokrasi World Class Bureaucracy atau tingkat dunia.
Hal itu menjadi dalil penting karena sedikitnya terdapat 80.330 aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN di Jatim. Yang sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para kepala OPD.
Di awal tahun anggaran 2023 ini, secara khusus Gubernur Khofifah mengajak para jajaran kepala OPD Pemprov Jatim untuk mengikuti Refreshment Manajemen Pemerintah 2023 di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang, Rabu (11/1/2023).
Untuk itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadirkan tokoh dunia yang ekspert untuk menggembleng birokrasinya.
Antara lain Head of Bussiness Data Platform Grab Ainun Najib, Pimpinan Transformasi di Era Persaingan Global oleh Founder and Executive Chairman Markplus, Inc. Hermawan Kartajaya. Kemudian ada John Robert Powers.
Ada pula Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB RI Profesor Erwan Agus Purwanto.
“Kita kawal APBD 2023 ini agar bisa membawa kapal pembangunan Jawa Timur semakin maju dengan World Class Bureaucracy,” tukasnya.
Mantan Mensos RI itu juga menekankan 7 Prioritas Utama Pembangunan Jatim 2023. Di antaranya, pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.
Peningkatan kepedulian sosial, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim
“Saya minta semua peserta menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan Forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa tantangan yang ada bisa dijawab dengan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi (IKI).
Dari puluhan ribu ASN Jatim, artinya di belakang kepala OPD ada begitu besar personel. Maka kepala OPD harus siap mendengar, siap memberikan arahan, dan harus juga turun tangan di lini bawah.
Contoh yang sangat prominent, adalah bagaimana Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan 2022 hingga 107,48% atau Rp 31,77 triliun dari total perencanaan Rp 29,56 triliun. Sedangkan, total belanja mencapai 94,02% dengan realisasi 31,59 triliun dari total perencanaan Rp 33,60 triliun.
Sedikitnya, 61 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II mengikuti Refreshment Manajemen Pemerintah 2023.
Untuk mendapatkan narasumber seperti ini tidak mudah. Oleh karena itu, kepala OPD harus benar-benar menyerap semaksimal mungkin.(kim/lio)