KABUPATEN MALANG – Satgas anti money politics bentukan Balai Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) dan Tim Hukum Paslon SanDi mengetatkan pengawasan terkait adanya money politics jelang hari pemungutan suara Pilbup Malang 2020.
Jika sebelumnya hanya terdiri dari anggota tim hukum SanDi, kini satgas anti money politics juga terdiri dari Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Anak Ranting PDIP di setiap desa juga digerakan untuk mengawasi temuan money politics di seluruh desa Kabupaten Malang.
BBHAR dan Tim Hukum SanDi pun sudah mensosialisasikan segala hal terkait pelanggaran money politics ke seluruh PAC dan anak ranting.
“Mereka pun siap dan kami akan stand by 3 x 24 jam. Jadi mulai hari ini, besok (hari pemungutan suara) dan lusa kami siap di kantor DPC PDIP untuk pusat komando dan laporan. Kami akan bergerak berkeliling dan mengumpulkan laporan money politics,” kata Ketua BBHAR sekaligus Ketua Tim Hukum SanDi Agus Subyantoro saat ditemui awak media di kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Selasa (8/12).
Terpisah Sekretaris BBHAR dan Tim Hukum SanDi, Ach Hussairi, SH menjelaskan alasan pengetatan tersebut karena masih adanya money politics yang ditemukan seusai pembentukan satgas anti money politics pada Senin (7/11).
“Jadi kemarin sudah kami bentuk, tapi ternyata kok masih ada desa yang kecolongan ada money politics dari rival kami. Makannya ini kami ketatkan,” kata Hussairi ke Blok-A.
Temuan money politics itu adalah berupa adanya sebaran uang ke sejumlah warga di tujuh desa dengan ajakan untuk memilih paslon nomor urut dua.
“Di tujuh desa yang ada di Kecamatan Kalipare dan Poncokusumo ini, kami masih temukan adanya money politics dengan memberi uang Rp 20 ribu ke warga dan ada poster jihad politik dari LaDub. Padahal sudah ada tim satgas anti money politics. Makannya kami ketatkan supaya tidak ada kecolongan itu,” tuturnya.
Untuk itu, pengetatan tim satgas anti money politics ini juga mengajak pihak kepolisian agar bisa menangkap tangan pelaku money politics menjelang hari pemungutan suara Pilbup Malang 2020.
“Kami supaya pelaku money politics ini jera kami juga terus berkoordinasi dengan polisi agar bisa tangkap tangan. Sembari menunggu laporan-laporan sebelumnya di Bawaslu yang sudah proses verifikasi,” tutupnya.