KABUPATEN MALANG – Indonesia resmi resesi. Buktinya ekonomi selama dua kuartal berturut-turut mengalami kontraksi. Pertama pada kuartal II-2020 ekonomi minus 5,32 persen dan selanjutnya kuartal III mengalami kenaikan, yakni minus 3,49 persen.
Hal ini pun membuat krisis ekonomi semakin besar peluangnya untuk terjadi.
Untuk itu, berbagai pihak pun tak terkecuali Anggota Komisi XI DPR RI Ali Ahmad memberikan solusi agar krisis ekonomi tak terjadi.
Yakni dengan mengurangi minus di kuartal IV-2020. “Dan kami harap di kuartal IV nanti sudah 0 persen. Dan kuartal pertama 2021 ekonomi sudah bisa kembali dan tidak jadi krisis ekonomi,” kata Ali saat ditemui di Hotel Haris, Senin (9/11).
Komisi XI yang fokus dalam bidang Keuangan dan Perbankan pun langsung mendesak pemerintah pusat untuk belanja program untuk solusinya. Program tersebut terbukti dengan cairnya sejumlah program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) pada bulan ini.
“Banyak yang sudah mulai cair dan dibagikan ke masyarakat seperti BLT UMKM Rp 2,4 juta dan juga bansos dari Kemensos. Atau BPJS Rp 600 ribu itu semua sudah keluar bulan ini dan harapannya bisa dimanfaatkan untuk memulihkan perekonomian di daerah,” kata Ali.
Ali juga menjelaskan, selain pemerintah pusat didesak untuk belanja program, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab untuk mengangkat kontraksi ekonomi pada kuartal IV-2020.
Caranya adalah memanfaatkan program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 untuk program yang padat karya.
Padat karya sendiri merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.
“Tujuannya supaya ada upah kerja masyarakat dan mampu menguatkan perekonomian di daerah. Kami sudah sampaikan ke daerah agar program-programnya khusus untuk akhir tahun fokus ke padat karya,” tutupnya.