KOTA BATU – Masyarakat Kota Batu patut berbahagia, pasalnya Pemerintah Kota Batu telah memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hampir 96,71 persen warga Kota Batu telah tercover layanan kesehatan tersebut.
Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, Pemkot Batu bersama BPJS Kesehatan merealisasikan universal health coverage (UHC) kepada warga Kota Batu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Mereka didaftarkan kepesertaan kelas III.
“UHC sudah dilaksanakan sejak awal Oktober lalu. Terpenting saat ini, harus tetap menjaga perilaku hidup sehat. Dan ini merupakan kado terindah untuk HUT Kota Batu ke-19 tahun,” ujar dia usai menyerahkan kartu BPJS secara simbolis saat Launching UHC JKN-BPJS Kesehatan, Rabu (14/10).
Lebih lanjut, menurut Dewanti, program pemerintah ada dua yang wajib direalisasikan dan wajib dilaksanakan yaitu Dinkes dan Pendidikan. Setelah 19 tahun, program kesehatan gratis kepada warga Kota Batu dapat direalisasikan.
Nantinya layanan JKN-BPJS Kesehatan ini bisa dimanfaatkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Batu dan telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pemkot Batu juga akan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang difokuskan pada pekerja Kota Batu yang tercantum dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Total warga Kota Batu yang tercatat sebanyak 213 ribu jiwa. Dari jumlah populasi tersebut diketahui tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Batu mencapai 96,71 persen. Hanya menyisakan sebagian kecil saja agar seluruh warga terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata mengatakan, terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober ada sekitar 5000 jiwa di Kota Batu yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Hal ini lantaran terkendala NIK yang perlu disinkronkan antara Dispendukcapil Kota Batu dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
Hal itu dikarenakan rujukan utama BPJS Kesehatan mengacu pada data NIK yang ada di pusat. Dina menambahkan, dari 5000 jiwa itu, yang belum disinkronkan sebanyak 2000 jiwa. Sedangkan 3000 jiwa telah disinkronkan.
“Berharap ada penambahan kepesertaan Kota Batu agar mendekati 100 persen TMT 1 November. Masyarakat yang belum terdaftar juga bisa segera mendaftar agar mendapatkan pelayanan kesehatan secara keseluruhan,” imbau Dina.
Lebih lanjut, ia mengatakan, data yang masuk per 1 Oktober masih dilakukan proses pencetakan fisik kartu. Kurang lebih ada 58 ribu yang masih proses cetak dan selanjutnya akan didistribusikan.
“Meski belum menerima fisik kartu, penduduk Kota Batu bisa mengakses faskes dengan KTP. NIK nya akan diidentifikasi melalui aplikasi BPJS Kesehatan di faskes. Kalau dia terdaftar nanti namanya muncul,” papar dia.
UHC JKN BPJS Kesehatan ini merupakan amanat dari Walikota Batu Dewanti Rumpoko agar warga Kota Batu mendapat jaminan kesehatan nasional. Mereka yang belum terdaftar akan didaftarkan sebagai peserta kelas III yang iurannya akan ditanggung pemerintah daerah. Warga yang didaftarkan bukan hanya keluarga pra sejahtera, tapi juga keluarga berkategori sejahtera.
“Nanti kalau merasa mampu, peserta bisa pindah kelas dengan ikut BPJS Kesehatan mandiri. Karena dari pemerintah hanya mendapatkan kelas tiga. Ini juga dapat memicu agar masyarakat bisa ikut BPJS Kesehatan,” imbuhnya.
Selain itu, ada 5000 jiwa peserta mandiri yang memiliki tunggakan lebih dari tiga bulan. Dina memberikan opsi, kepada mereka yang menunggak bisa beralih ke kelas III. Proses peralihan ditangani Dinkes dan Dinsos. Peralihan kelas bisa mengajukan laporan peralihan ke dua instansi tersebut.
“Kemudian data laporan dikirimkan kepada BPJS Kesehatan. Dan bisa pindah ke kelas III yang iurannya ditanggung pemda,” terang Dina.