GP Ansor Jatim Sorot Kinerja TPAKD: Hanya Bersifat Seremonial

Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur Zulkarnain Mahmud
Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur Zulkarnain Mahmud.

SURABAYA, Blok-a – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk di berbagai daerah menuai sorotan dari Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Timur.

GP Ansor Jatim menilai kinerja TPAKD hanya bersifat seremonial tanpa gerakan nyata. Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jawa Timur Zulkarnain Mahmud, dalam siaran persnya, di Graha PW GP Ansor Jawa Timur mengungkapkan hal itu, Selasa (4/3/2023).

Data yang dimiliki tim PW GP Ansor Jatim, menyebut share kredit UMKM masih rendah, sebesar 18 persen. Terbatasnya akses pembiayaan terhadap UMKM berpotensi menghambat perkembangan dan penciptaan usaha baru di UMKM sehingga penciptaan lapangan kerja menjadi terbatas.

“Angka share kredit UMKM masih 18%. Rendah sekali. Padahal tujuan utama lahirnya TPAKD adalah untuk memperluas akses keuangan UMKM. Paradoks, dengan gencarnya narasi pemerintah membangkitkan UMKM pasca pandemi. Faktanya akses keuangan dari UMKM rendah,” beber Zulkarnain.

Sementara untuk Jawa Timur, Zulkarnain Mahmud menyebut angka kredit share UMKM masih di kisaran 38,5%, dengan breakdown data hanya sekitar 12% untuk sektor pengolahan dan sekitar 16% untuk pertanian.

“Artinya jauh dari langkah nyata menghidupkan UMKM sebagai sektor strategis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Jika di-breakdown, angka itu jelas belum berpihak pada penguatan manufaktur UMKM dan sektor pangan.

“Itulah mengapa saya sebut TPAKD ini hanya bunyi-bunyian saja,” sergahnya.

Melihat angka PHK yang mengkhawatirkan dan terus naik seiring situasi geopolitik global, maka sektor UMKM diharapkan mampu jadi penyelamat ekonomi. Untuk itu diperlukan langkah nyata dengan sinergi lintas sektor untuk mendorong perluasan akses keuangan UMKM.

“Ketidakpastian ekonomi global, geopolitik internasional yang terus memanas membuat kita semua harus serius memperhatikan UMKM,” tegasnya.

UMKM sebagai benteng pertahanan nasional dari inflasi harus dikuatkan dengan peningkatan akses keuangan yang baik.

Poin catatan PW GP Ansor Jawa Timur terkait kinerja TPAKD adalah tentang bagaimana edukasi literasi keuangan untuk masyarakat. Indeks Literasi keuangan itu masih jauh di bawah indeks inklusi keuangan.

“Indeks Literasi keuangan masyarakat Indonesia harus terus ditingkatkan karena masih berada di angka 49,68 % sangat jauh dengan indeks inklusi keuangan kita di angka 85,10%,” ujarnya.

Artinya tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Pasalnya meski masyarakat telah memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.

“Kalau gerakan TPAKD masih seremonial dan sekadar bunyi-bunyian, kasihan UMKM kita,” tukasnya.

Dibutuhkan langkah bersama agar akses keuangan masyarakat khususnya UMKM menjadi signifikan dengan nilai manfaat yang lebih besar. Bahkan sangat penting untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat sebagai pondasi percepatan akses keuangan.(kim)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?