KABUPATEN MALANG – Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Malang musti berhati-hati saat berjualan.
Pasalnya, berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang, kini Satpol PP Kabupaten Malang sudah bisa menindak PKL yang berjualan di pinggir jalan.
“Jadi sebelumnya kan kami tidak bisa menindak. Karena tidak ada legal yang jelas. Tapi dengan adanya Perda No. 11 Tahun 2019 ini sudah ada legalnya untuk menindak PKL yang liar,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazar Selian saat Sosialisasi Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019 di Pendopo Agung, Senin (30/11).
Nazar melanjutkan, legal untuk menindak PKL yang liar itu terdapat dalam Perda No. 11 Tahun 2020 Pasal 20 Ayat 1.
“Di sana sudah tertulis jelas bahwa setiap orang atau badan usaha menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum. Jadi jelas PKL bisa dilarang,” kata Nazar.
Untuk tindakannya sendiri, PKL bisa dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penyitaan barang dagangan, sampai denda administratif.
“Itu terdapat dalam Pasal 29 Ayat 1 di Perda itu,” imbuh Nazar.
Namun, jika PKL yang liar masih saja tidak kapok dan tetap menjalankan usaha akan ada sanksi pidana.
Hal tersebut tertuang dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2.
Pada Ayat 1 tertulis bahwa jika sanksi administratif diabaikan, tindak pidana akan diberikan berupa ancaman hukuman kurungan lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
“Dan untuk yang Ayat 2 itu menjelaskan bahwa jika sanksi administratif diabaikan maka tindak pidana akan diterapkan ke PKL. Maka nantinya Satpol PP akan bekerjasama dengan kepolisian untuk menegakan Perda terbaru ini,” tutur ia.
Nazar berharap dengan adanya Perda ini PKL semakin tertib dan tidak memperburuk pemandangan trotoar di Kabupaten Malang.
“Jadi kami harap selama satu bulan ini kami sosialisasi, semua pelaku PKL bisa memahami untuk kebaikan bersama. Dan setelah sosialisasi satu bulan, nantinya tindakan sesuai Perda akan kami terapkan semua,” tuturnya.
Saat disinggung kenapa Perda tahun 2019 baru disosialisasikan pada akhir tahun 2020, Nazar mengaku alasannya karena pandemi Covid-19.
“Kan sebenarnya ini (Perda No. 11 Tahun 2020) sudah disahkan akhir tahun kemarin (2019). Dan awalnya akan disosialisasikan awal tahun 2020. Tapi karena Covid-19 kami sosialisasikan akhir tahun ini,” kata ia.
Sebagai informasi, dalam sosialisasi tersebut hadir seluruh camat di Kabupaten Malang, perwakilan Kapolres Malang, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Mursyida, dan perwakilan Dandim 0818.