KABUPATEN MALANG – Satpol PP Kabupaten Malang tidak jadi memanggil pengelola Hotel Bounty, Kecamatan Kepanjen yang memperbolehkan 50 pasangan dan enam orang dari luar daerah tanpa hasil tes rapid menginap, Senin (4/1).
Sebelumnya diberitakan, Satpol PP akan melakukan pemanggilan pengelola hotel pada hari Senin (4/1).
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Malang, Bowo menjelaskan penundaan tersebut karena hari ini, Senin (4/1) Satpol PP fokus pada penindakan kepada pasangan yang terciduk saat perayaan malam tahun baru, Kamis (31/12).
“Hari ini kami tidak jadi memanggil pengelola karena ya masih fokus dulu ke pasangan yang kemarin kami amankan Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya,” kata ia.
Untuk itu, Bowo mengaku akan melakukan pemanggilan khusus kepada pengelola hotel pada dua atau tiga hari ke depan.
“Kami tanyai izin bangunannya ada atau tidak. Dan mengapa alasannya bisa memperbolehkan 50 pasangan tidak menerapkan protokol kesehatan dan enam orang dari luar daerah tidak membawa hasil rapid test,” kata ia.
Bowo melanjutkan, jika pengelola hotel tidak mempunyai surat izin lengkap, maka akan ada pencabutan surat izin operasi.
“Namun kalau izinnya lengkap, ya kami kenai denda sanksi administratif karena melanggar Perbup (Peraturan Bupati) No. 20 Tahun 2020,” tutur ia.
Sebagai informasi, Satpol PP Kabupaten Malang hari ini memanggil 49 pasangan di luar nikah yang terciduk bermalam di Hotel Bounty pada Kamis (31/12).
49 pasangan tersebut dipanggil secara bergantian untuk mengambil KTP dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak saat bermalam di hotel kemarin.