Kabupaten Malang, Blok-a.com – Entas kemiskinan ekstrem, Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Hariani, dorong 250 warga miskin Kabupaten Malang untuk tergabung dengan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Perlu diketahui, program PENA merupakan kegiatan pemberdayaan melalui pendekatan kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan tujuan, menciptakan kemandirian dan keluar dari zona penerima bantuan sosial.
Mantan Wali Kota Surabaya ini mengungkapkan, bahwa perkara kemiskinan ekstrem ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Sosial RI.
Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, tingkat kemiskinan pada 2022 masih tinggi, yakni di angka 9,55 dari jumlah penduduk sekitar 2,64 juta. Sehingga, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang pada 2022 mencapai 252.880 jiwa.
Lebih lanjut, Risma menyebut ada sebanyak 443 masyarakat miskin Malang Raya didorong untuk mentas dalam status kemiskinan ekstrem melalui program PENA. 250 diantaranya merupakan warga Kabupaten Malang.
Dari jumlah keseluruhan, sebanyak 135 diantaranya mampu tergraduasi. Artinya, setelah dilakukan pendampingam, mereka berhasil mentas dari kemiskinan ekstrem sehingga tidak lagi menerima bantuan sosial.
“Mereka minta keluar dari bansos, sebanyak 135 yang sudah tergraduasi. Dan itu hampir semua tidak memiliki izin usaha, hanya beberapa saja,” ujar Risma saat ditemui di Klinik PENA, Kabupaten Malang, Selasa (31/10/2023).
Kendati demikian, setelah dilakukan graduasi, sebanyak 135 KPM masih akan terus dilakukan pendampingan untuk kepengurusan izin usaha dan pengembangan usahanya.
“Karena kebanyakan usaha mereka di bidang makanan, ke depan, kami juga akan membantu proses perizinan untuk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” lanjutnya.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kwalitas produk usaha KPM, sehingga depannya diharapkan produk KPM dapat terus berkembang hingga ekspor ke negara tetangga.
“Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan. Sehingga tak hanya di Malang, namun bisa masuk ekspor dunia,” tuturnya.
Dikonfirmasi tepisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Redjeki mengatakan, untuk melakukan graduasi kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama melalui berbagai lintas sektor.
Selain itu, koordinas dan kolaborasi dengan pemerintah pusat juga menjadi kunci untuk mengentas kemiskinan di Kabupaten Malang.
“Bagaimanapun juga, program nasional untuk pengentasan kemiskinan harus disukseskan,” pungkasnya. (ptu/bob)