KABUPATEN MALANG – Tak cuma kalangan buruh dan mahasiswa, Omnibus Law UU Cipta Kerja rupanya juga mendapat penolakan dari penyandang disabilitas.
Penolakan itu dikarenakan ada dua poin yang dinilai merugikan penyandang disabilitas.
Hal itu diungkapkan Ketua Lingkar Sosial Indonesia (Linksos), Lembaga yang fokus pada hak penyandang disabilitas, Kertaningtyas atau Ken Karta ke Blok-A, Kamis (15/10).
Pertama, perihal aksesibilitas.
Menurut Ken Karta, ketika UU Cipta Kerja disahkan, perusahaan kemungkinan tidak akan memikirkan bentuk bangunan yang ramah difabel.
Pasalnya, UU Cipta Kerja menghapus pasal yang mengatur tentang bangunan gedung ramah difabel. Pasal yang dihapus itu adalah pasal 27 ayat 2 UU Nomor 28 Tahun 2020 tentang Bangunan Gedung untuk memudahkan aksesibilitas para difabel.
“Dan UU (yang dihapus itu) padahal juga menjadi rujukan Permen PUPR Nomor 14 tahun 2017 yang mengatur lebih rinci terkait gedung ramah penyandang disabilitas,” kata ia.
Alhasil, dengan penghapusan UU itu, kata Ken Karta, penyandang disabilitas makin tidak terberdayakan.
“Tapi kami paham memang penghapusan UU itu untuk mempermudah pengusaha membangun gedung. Tapi sekali lagi apakah pemerintah memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas?” imbuhnya.
Poin kedua yakni terkait ketenagakerjaan.
Di UU Cipta Kerja, kata Ken Karta, pengusaha bisa seenaknya sendiri memecat para penyandang disabilitas.
Alasannya adalah tambahan syarat pemberi kerja untuk melakukan PHK. Syarat itu tercantum di revisi pasal 154A huruf I UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Di revisi pasal itu, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dengan alasan pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan,” kata Ken Karta.
Imbasnya, Ken Karta mencontohkan, jika ada pekerja buruh mengalami kecelakaan kerja seperti harus amputasi kaki, maka pengusaha bebas untuk melakukan pemecatan.
“Padahal kan harusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya ada penanganan khusus jika pekerja cidera karena tuntutan kerja yang berat. Kalau ada syarat tambahan itu. Ya tentunya hak penyandang disabilitas ditindas lagi,” imbuh ia.
Untuk itu, Lingkar Sosial Indonesia telah mengirim surat ke Presiden dan DPR RI. Isi suratnya adalah meminta Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan UU Cipta Kerja dalam waktu 14 hari.
“Dan kami juga sudah mengajak seluruh elemen yang fokus pada penyandang disabilitas untuk bersuara ketika judicial review terkait UU Cipta Kerja ke MK,” tutupnya.