KOTA BATU – Tidak hanya melakukan pemeriksaan dokumen di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan pemeriksaan di Dinas Penanggulangan Kebakaran (DPK), Kamis (7/1).
Sejak pukul 10.00 WIB, petugas KPK memeriksa berkas-berkas di dalam kantor DPK dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian.
Dari pantauan Blok-A, terlihat petugas KPK keluar dari kantor DPK sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa dua buah koper berwarna hitam dan hijau. Petugas langsung menuju mobil yang berada di depan Lobby pintu masuk Gedung Balai Kota Among Tani Kota Batu.
Selesai didatangi oleh KPK, Kepala DPK Himpun tidak dapat ditemui awak media. Bahkan melalui salah satu stafnya mengatakan ia tidak enak badan.
“Bapak lagi enggak enak badan jadi belum bisa ditemui,” kata salah satu pegawai DPK.
Sementara itu Kepala DPMPTSPTK, Muji Dwi Leksono membenarkan dengan adanya pemeriksaan dari KPK. Bahkan ia mengaku kantornya dijadikan tempat untuk memeriksa dokumen-dokumen.
“Iya tadi ada pemeriksaan dokumen dari pukul 10.00 WIB sampai 14.30 WIB. Kebanyakan dokumen lama yang dicari, di gudang juga,” jelas Muji.
Saat ditanya terkait dokumen tahun 2011-2017, pihaknya memilih diam dan mengelak. Meskipun begitu Muji mengaku tidak diperiksa atau diberikan pertanyaan dari petugas KPK.
“Tidak saya tidak diperiksa. Kan cuman periksa dokumen saja. Tadi juga ada dari Dinas Pendidikan yang menyerahkan dokumen ke sini,” imbuhnya.
“Tadi ruang rapat ini juga ada meja besar di sini mereka (petugas KPK) melakukan pemeriksaan berkas,” pungkasnya.
Sebelumnya sejak Rabu (6/1) KPK terlihat melakukan pemeriksaan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana total sudah ada lima OPD yang terlah didatangi KPK untuk melakukan pemeriksaan dokumen.
Kelima OPD diantaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, DPUPR, DPMPTSPTK dan Dinas Penanggulangan Kebakaran. Dari kelima opd ini petugas KPK telah membawa sebanyak 10 koper hasil penggeledahan.
Penggeledahan ini dilakukan lembaga antirasuah tersebut untuk mencari bukti penguat dan pengembangan dari kasus dugaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017.