Banyuwangi, blok-a.com – Gabungan Komisi 1 dan Komisi II DPRD Banyuwangi bersama eksekutif menggelar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Senin (13/2/2023).
Dalam pembahasan tersebut, dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kadis Kominfo), Budi Santoso, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Ahmad Saihu, serta jajaran Ketua gabungan Komisi 1 dan Komisi II pembahasan Raperda JDIH DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamilah.
Marifatul Kamilah mengatakan, Raperda JDIH ini merupakan rancangan produk hukum tertinggi daerah usulan eksekutif yang terdiri dari 10 BAB 22 Pasal.
“Hari ni baru pembahasan tahap awal bersama eksekutif berjalan cukup dinamis ada masukan dan saran dari anggota dewan yang tujuannya untuk lebih sempurnanya raperda JDIH, “ ucap Marifatul Kamilah saat dikonfirmasi awak media.
Menurutnya, tujuan disusunnya raperda JDIH ini adalah guna menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat yang dapat diakses secara cepat dan mudah.
Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ke tata pemerintahan yang baik.
Dalam rapat pembahasan anggota dewan minta penjelasan kepada eksekutif terkait keanggotaan JDIH daerah, karena dalam Perpres No. 33 tahun 2012, Sekretariat DPRD termasuk sebagai anggota kelembagaan JDIH daerah, namun dalam raperda ini tidak dicantumkan.
“Kita usulkan dalam klausul kelembagaan JDIH daerah, Sekretariat DPRD harus dicantumkan sebagai anggota JDIH daerah sesuai dengan Perpres No. 33 tahun 2012 tentang JDIH,“ ucap Rifa.
Pengelola JDIH daerah dilaksanakan oleh koordinator jaringan yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Banyuwangi. Sedangkan anggota jaringan JDIH terdiri atas perangkat daerah,Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD, BUMdes dan Badan Usaha milik swasta di daerah.
“Koordinator jaringan JDIH Daerah ini ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah,“ jelasnya.
Politisi Partai Golkar ini juuga menjelaskan bahwa raperda JDIH juga mengatur peran serta masyarakat untuk memberikan saran, masukan untuk penunjang kebutuhan publikasi dan pemberian informasi hukum yang tidak mengikat baik kepada pusat jaringan maupun kepada anggota jaringan.
“Peran serta masyarakat juga diatur dalam Raperda JDIH ini termasuk organisasi atau lembaga sosial keagamaan, Perguruan Tinggi dan Media Massa haruas berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH daaerah,“ jelasnya.
“Ini baru pembahasan tahap awal, kedepan akan ada pembahasan lanjutan. Dan kita perlu masukan, pendapat dan saran dari bernagai pihak untuk kesempurnaan Raperda,” pungkasnya. (ras/lio)