KABUPATEN MALANG – Episode kasus money politics di Pilbup Malang 2020 yang menjerat warga Kecamatan Gedangan, Sumiatim (45) berakhir.
Majelis hakim yang dipimpin Safrudin SH MH memutuskan Sumiatim mendapat hukuman satu tahun pidana dengan dua tahun masa percobaan.
Kuasa Hukum Sumiatim, Wiwid Tuhu menjelaskan, putusan tersebut berarti Sumiatim akan dikenai tambahan hukuman satu tahun kurungan pidana jika melakukan tindakan melanggar hukum selama dua tahun.
“Putusan hakim tersebut berarti selama dua tahun ibu Sumiatim akan mendapat tambahan hukuman satu tahun penjara berdasarkan kasus money politics ini jika melakukan tindakan kriminal lagi,” kata Wiwid saat dihubungi Blok-A, Selasa (29/12).
Wiwid juga menjelaskan, putusan hakim tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan motif Sumiatim membagi-bagikan uang di Pilbup Malang 2020 untuk memilih salah satu paslon.
“Jadi motifnya ini kan ekonomi. Bu Sumiatim ini mau melakukan money politics karena diiming-imingi uang Rp 150 ribu dan mau. Terus pertimbangannya lagi karena dampak dari money politics bu Sumiatim ini tidak begitu masif. Hanya 95 orang saja dan uangnya cuma Rp 20 ribu,” kata Wiwid.
Atas hasil tersebut, Wiwid pun mengapresiasi keputusan majelis hakim karena mempertimbangkan sisi sosiologis dan ekonomi dari terdakwa Sumiatim.
“Jadi untunglah tidak seperti tuntutan awal JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang mana bu Sumiatim harus menjalani hukuman tiga tahun dan atau denda Rp 200 juta. Kami apresiasi kinerja majelis hakim,” tutup Wiwid.
Sebagai informasi, kasus Sumiatim bermula dari temuan tim satgas anti money politics Polres Malang bersama DPC PDIP Kabupaten Malang pada 8 Desember 2020, malam.
Sumiatim ditemukan membawa 5 amplop berisi uang Rp 20 ribu per amplop beserta stiker pasangan calon Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono.
Atas dasar temuan itu, Sumiatim ditangkaptangan dan dilakukan pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Malang dan berlanjut pada proses penyidikan dan penyelidikan di Polres Malang.