Sumenep, blok-a.com – Santernya pemberitaan bahwa mantan Bupati Sumenep dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep pada Agustus lalu, membuat heboh masyarakat Sumenep. Apalagi mantan bupati ini identitasnya masih dirahasiakan dan hanya ada petunjuk dengan inisial R.
Setelah heboh membuat penasaran banyak orang, kini mantan Bupati Sumenep yang dipanggil Kejaksaan itu mulai angkat bicara. Bahwa kedatangannya ke Gedung Kejaksaan dalam rangka dimintai keterangan terkait PT Sumekar, salah satu BUMD Sumenep yang bergerak di sektor perkapalan.
Meski tidak menyebut langsung inisial R itu dirinya, namun Mantan Bupati Sumenep Busyro Karim dalam wawancara eksklusif dengan wartawan Blok-a.com pada Senin (5/8/2022) memastikan jika dirinya memang dipanggil kejaksaan pada Selasa (30/8/2022) lalu.
“Ini biar informasi di masyarakat tidak simpang siur. Saya mau memastikan kedatangannya ke Kejaksaan dalam rangka dimintai keterangan terkait pembelian Kapal Tongkang DBS V dan Pembayaran DP (uang muka) Kapal Cepat pada 2019 lalu,” beber Busyro.
Jadi, kata Busyro, dipanggil dalam kapasitas sebagai Bupati Sumenep sekaligus pemegang saham mayoritas di BUMD PT Sumekar. Sebab terjadi pembelian dua Kapal yakni Kapal Tongkang DBS V Rp1,8 Miliar dan pembayaran DP kapal cepat Rp2,4 miliar pada 2019 lalu.
Masalahnya, terjadinya pembelian dua kapal tersebut ditengarai tidak berdasarkan perencanaan yang matang. Makanya pembelian kedua kapal oleh perusahaan plat merah itu diduga tidak tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
Akibatnya, lanjut mantan bupati, pembelian kapal itu bisa saja menimbulkan kerugian keuangan Negara dan menyisakan polemik. Kalau pemerintah terutama rapat yang digelar para pemegang saham menolak adanya pembelian kedua kapal itu.
“Jadi dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adanya pembelian kapal oleh PT Sumekar ditolak. Sebab tidak tercantum dalam RKA. Bisa jadi pembelian kapal itu menggunakan dana perusahaan plat merah itu, saya tidak tahu,” katanya.
Mungkin saja, kata dia, perusahaan tersebut ingin menambah pendapatan dari bisnis jasa perkapalan. Sebab kapal tongkang DBS V rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean cukup menjanjikan. Kalau terkait kapal cepat rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Talango cukup padat hingga terjadi kemacetan panjang.
“Tapi sayangnya pembelian kedua kapal itu tidak melalui perencanaan yang harusnya tertuang dalam RKA. Sehingga tidak dapat dianggap sebagai aset pemerintah,” tersngnya. (Aldo/Gatut)