Blitar, blok-a.com – Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar, H. Rochmat Khudlori menanggaki aksi demo Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) yang menuntut Kepala Dinas Kabupaten Blitar untuk mundur dari jabatannya.
Selain itu GPI juga mendesak Bupati Blitar Rini Syarifah agar segera menarik kembali SK penempatan jabatan untuk Kepala Dinas Pendidikan tersebut.
GPI menilai pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tersebut, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian yang berbeda dengan dinas yang dipimpinnya yaitu dunia pendidikan.
Menanggapi tuntutan GPI tersebut, Rochmat Khudlori mengatakan, yang harus dipahami adalah kenapa Bupati Blitar mengangkat kepala dinas yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensinya, yaitu Adi Andhaka yang dokter hewan.
“Setahu saya, karena memang di lingkungan Dinas Pendidikan tidak ada yang kepangkatannya itu mencukupi. Kepala dinas itu kan kalau gak salah ekselon II ya. Dan personil di Dinas Pendidikan itu tidak ada yang mencapai pangkat itu. Sehingga tidak masalah diambil dari luar,” kata Rochmat Khudlori, Selasa (6/6/2023).
Menurut Rochmat Khudlori, terkait kompetensi yang tidak sesuai dengan jabatannya, itu tidak masalah. Karena seorang Kepala Dinas itu yang dipentingkan kemampuan managerialnya.
“Yang penting dia managerialnya bagus, kemudian siap menerima masukan dari anak buah, punya visi misi yang jelas, tentunya visi misi bupati kan, dan dia mampu menerjemahkan visi misi bupati dalam lingkup pendidikan,” jelasnya.
Rochmat Khudlori menandaskan, Kepala Dinas Pendidikan sebelumnya juga ada yang bukan berlatar belakang dari pendidikan, namun dinilai cukup berhasil memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Blitar.
“Kita tidak bisa menjastis bahwa orang yang gelarnya tidak linier dengan pekerjaannya itu pasti dianggap gagal. Tidak seperti itu. Menteri Pendidikan kita, ini kan pengusaha Gojek, tapi nyatanya beliau juga mampu melakukan inovasi di lingkungan pendidikan,” tandasnya.
Rochmat Khudlori menyampaikan, buat Dewan Pendidikan memahami keputusan Bupati Blitar, bahwa kompetensi tidak harus sesuai dengan jabatan yang diembannya.
“Karena seorang kepala dinas itu yang dikedepankan kemampuan managerialnya. Toh masalah kemampuan kompetensi terkait pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan ada Kabid, Kasi. Itu yang mestinya lebih memahami,” ujarnya.
Menurut Rochmat Khudlori, terlalu dini jika menilai Kepala Dinas Pendidikan yang berlatar belakang dokter hewan tersebut, tidak mampu.
“Dia kan baru saja diangkat menjadi kepala dinas. Kita tunggu sajalah, mungkin beberapa bulan ini, satu tahun. Kita lihat kinerjanya seperti apa, kebijakannya seperti apa. Kalau memang nanti tidak sesuai dengan harapan, saya kira semua pihak boleh menyampaikan masukan. Dewan Pendidikan tentu akan selalu memantau, mengamati semua yang terkait dengan pendidikan, termasuk kepala dinas,” jelasnya.
Rochmat Khudlori menegaskan, pasca demo GPI, pihaknya melakukan pemantauan di lapangan dan menemui stekeholder yang ada di Dinas Pendidikan.
“Apakah dengan pengangkatan pak Adi Andhaka ini timbul gejolak, tidak. Mereka mengatakan tidak. Mereka ingin cepat bekerja dengan kepemimpinan pak Adi Andhaka. Tapi tentunya mereka juga akan tetap memantau perkembangan yang ada. Kalau memang nanti di tengah jalan ada masalah, tentu mereka akan memberi masukan kepada kepala dinas,” pungkasnya. (jar)