Surabaya, blok-a.com – Diduga karena adanya kenaikan biaya haji, ratusan calon jemaah haji (CJH) asal Kota Surabaya belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).
Menurut catatan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) jumlahnya mencapai 600-an orang.
A Molik Latif Hayat, Sekretaris FK-KBIHU Jatim, membenarkan hingga saat ini masih banyak yang belum melunasi BIPIH.
Dia mengaku heran karena kondisi seperti ini belum pernah terjadi, padahal mereka sudah menunggu lama antrean puluhan tahun lebih dari 10 tahun. Biasanya para calon jemaah berbondong-bondong melunasi.
Latif Hayat, memprediksi ada beberapa faktor, salah satunya adalah kenaikan biaya yang signifikan.
Tahun lalu biaya pelunasan Rp39 juta, namun pada tahun ini nilainya Rp56 juta lebih.
“Yang jelas kondisi itu ada pengaruhnya. Dan setelah kami lanjut cek, jemaah yang tidak melunasi alasannya, pertama, kenaikan biaya perjalanan ibadah haji, kedua, faktor belum cukup dana. Ketiga, diduga faktor usia, apalagi regulasinya Lansia tahun ini tidak ada porsi,” jelas Muhammad.
Ditambah lagi, ada persoalan pendampingan bagi Lansia. Tahun lalu bisa mendampingi orang tuanya, sedangkan tahun ini tidak ada lagi kebijakan tersebut.
“Para Lansia yang sudah siap finansialnya tidak kunjung melunasi, karena mungkin khawatir berangkat sendiri tidak ada yang mendampingi, dan takut tidak ada yang melayani secara pribadi,” jlentrehnya.
Ada pula faktor lain yang memungkinkan jemaah tidak melunasi, karena tidak ada regulasi soal penggabungan mahram suami istri yang terpisah.
“Untuk porsi yang lama, kuota lama itu belum terpenuhi karena secara nasional baru kurang lebih 80% yang melunasi, dan setahu saya, sampai tanggal 5 Mei itu Surabaya baru 76%. Jadi, ada 24% yang belum melunasi kurang lebih 600-an orang. Itu cukup besar, ya, dengan jumlah jemaah 3.000 lebih di Surabaya,” lanjut Molik Hayat.
Selanjutnya, jika tidak ada tindakan segera maka bisa saja sampai batas akhir pelunasan tanggal 12 Mei kuota ini tetap tidak terpenuhi meskipun diberikan ke cadangan.
Seandainya diberikan kepada cadangan porsi yang ada di bawahnya, belum tentu mereka siap secara finansial, dan persyaratan yang dibutuhkan.
Bayangkan saja, katanya, untuk pembuatan paspor biometrik Mandiri saat ini juga tidak mudah karena tidak otomatis.
Perekaman biometrik itu bisa mudah, ada yang sampai baru 3 hari 4 hari bisa selesai, karena itu kami (KBIH) di Surabaya di seluruh Jawa Timur umumnya mengusulkan ke pihak pengambil kebijakan, khususnya Dirjen Haji Republik Kementerian Agama (Menag) Republik Indonesia, agar regulasi dikembalikan seperti tahun sebelumnya.
Pada tahun lalu regulasinya yang pertama yakni sisa porsi yang belum terlunasi diprioritaskan kepada jemaah yang tak bisa melunasi karena gagal sistem.
Artinya, jemaah diberi kesempatan ulang untuk melunasi lagi. Kedua, diberikan kesempatan kepada para pendamping Lansia agar Lansia yang sudah siap ilmunya bisa segera melunasi dengan jaminan ada pendamping.
Ketiga, penggabungan mahram dan yang terakhir ini dalam rangka menyukseskan komitmen Kementerian Agama Haji tahun ini.
“Kami berharap pembimbing haji yang punya porsi reguler dan masih terblokir tidak bisa melunasi, blokirnya bisa dibuka,” ujarnya.
Hal itu karena amanat Undang-undang nomor 8 tahun 2019 itu pembimbing haji (KBIH) khususnya yang punya sertifikat pembimbing itu bisa melakukan pelunasan tiap tahun tidak ada batasan 10 tahun baru bisa berangkat lagi seperti jemaah haji reguler itu dikecualikan untuk pembimbing (KBIH).
Pihaknya juga memohon agar pembimbing juga bisa membantu Kementerian Agama (Kemenag) memberikan layanan terbaik kepada jamaah khususnya kepada para Lansia, dan pembimbing yang kena blokir untuk segera dibuka dan bisa melunasi.(kim/lio)