KABUPATEN MALANG – Alat Peraga Kampanye (APK) baliho paslon di Pilbup Malang 2020 masih tersebar liar dan tidak memenuhi aturan di sejumlah titik jalanan Kabupaten Malang.
Dipasang di pohon, menutupi fasilitas umum, dan juga dipasang di persimpangan jalan adalah tiga contoh pemasangan baliho yang tidak memenuhi aturan itu.
Meskipun begitu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang tidak bisa melakukan apa-apa untuk menertibkan baliho-baliho itu. KPUD Kabupaten Malang melempar tanggung jawab ke Bawaslu. Sementara Bawaslu Kabupaten Malang juga melempar tanggung jawab itu ke KPUD Kabupaten Malang.
Namun, Bawaslu Kabupaten Malang juga menambahkan jika masalah baliho itu seharusnya bisa ditertibkan oleh Satpol PP Kabupaten Malang karena baliho itu melanggar Perda.
Perda yang dilanggar adalah Perda Kabupaten Malang Nomor 11 tahun 2019. Aturannya, dalam Perda itu iklan apapun termasuk baliho kampanye politik dilarang untuk dipasang di pohon atau tiang listrik.
Menanggapi hal tersebut, Satpol PP Kabupaten Malang ternyata juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap baliho yang melanggar Perda itu.
Sekreratis Satpol PP Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang mengaku pihaknya tidak bisa bergerak menurunkan baliho tersebut.
Alasannya adalah Satpol PP takut disangka berpihak ke salah satu paslon.
“Jika kami turunkan malah kami dianggap ngeblok sini atau ngeblok situ,” kata Mando ke Blok-A.
Untuk itu, Mando bisa mengerahkan anggotanya untuk menurunkan baliho liar itu jika ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malang.
“Dan kami sudah siapkan tiga regu untuk menurunkan baliho atau banner. Kami siap saja. Tapi sampai saat ini belum ada rekomendasi dari Bawaslu,” tutup Mando.
Sebagai informasi, dengan adanya pernyataan dari Mando seperti itu. Baliho hingga kini masih bertebaran dengan melanggar aturan.
Penyelenggara pemilu dan penegak Perda Kabupaten Malang masih saling lempar tanggung jawab dan mengakibatkan jalanan kabupaten Malang tercemari dengan pemandangan banner di pepohonan atau tiang listrik.