KABUPATEN MALANG – KPUD Kabupaten Malang akhirnya mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) resmi untuk tiga paslon, yakni SanDi (HM Sanusi – Didik Gatot Subroto), LaDub (Lathifah Shohib – Didik Budi Muljono), dan Malang Jejeg (Heri Cahyono – Gunadi Handoko).
Ratusan APK berupa spanduk hingga baliho ketiga paslon datang Jumat (13/11) malam.
Komisioner KPUD Kabupaten Malang, Marhendra Pramudya Mahardika menjelaskan, pihaknya sudah mengirim surat ke Liason Officer (LO) tiga paslon.
“Namun yang baru mengambil baru Malang Jejeg. Paslon nomor urut satu (SanDi) dan dua (LaDub) masih belum mengambil. Nanti untuk pemasangan dipasang sendiri oleh LO masing-masing kami hanya memfasilitasi saja,” kata ia ke Blok-A.
Dika, sapaan akrabnya, menjelaskan, dengan hadirnya APK resmi ini, Bawaslu Kabupaten Malang sudah bisa menindak jika menemukan APK paslon yang tidak memenuhi aturan.
“Misalnya pemasangan di tempat yang dilarang (menutupi fasilitas umum) mencantumkan foto atau nama pihak lain yang bukan pengurus parpol, ukuran yang melebihi ketentuan. Itu bisa diturunkan oleh Bawaslu,” tutur ia.
Sementara itu, jumlah APK yang difasilitasi KPUD Kabupaten Malang berupa baliho ukuran 4×7 meter lima buah se-Kabupaten, bilboard atau videotron ukuran 4×8 meter 5 buah se-Kabupaten. Kemudian umbul-umbul berukuran 5×1,15 meter sejumlah 20 buah setiap kecamatan dan spanduk ukuran 1,5×7 meter sejumlah 2 buah di setiap desa atau Kelurahan.
“Itu sesuai pasal 28 ayat 1 PKPU No 11 Tahun 2020,” kata ia.
Dika juga menambahkan, setiap paslon nantinya juga boleh menambah jumlah APK dengan mencetak sendiri sejumlah 200 persen dari jumpal APK yang difasilitasi.
Hal itu terpapar dalam pasal 28 ayat 3 PKPU No. 11 Tahun 2020.
“Dan harus melaporkan ke KPU hasil cetakan tambahan itu sesuai Pasal 28 ayat 6 (PKPU No 11 Tahun 2020),” tutup ia.
Sebagai informasi, dengan hadirnya APK resmi dari KPUD Kabupaten Malang, kini Bawaslu Kabupaten Malang bisa lega.
Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kabupaten Malang tidak bisa berbuat apa-apa terkait banyaknya APK yang dipasang menyalahi aturan seperti menutupi fasum (fasilitas umum) atau di pohon.
Alasannya, sebelum ada APK resmi dari KPUD Kabupaten Malang, APK yang tidak sesuai aturan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang melalui Satpol PP.
Satpol PP pun juga sama. Meskipun tanggung jawabnya Satpol PP, namun mereka belum bisa menertibkan APK yang melanggar peraturan dengan dalih takut dinilai tidak netral dan menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malang.