Mojokerto Kota, blok-a.com – DPRD Kota Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Minggu (22/11/2026). Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Mojokerto agar melakukan pembenahan kinerja, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, hingga optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti dan dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Sebelum pengambilan keputusan, juru bicara pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto, Nuryono Sugi Raharjo, S.H., membacakan laporan hasil pembahasan Raperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 14 hingga 17 November 2026. Dalam laporannya, Nuryono menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD Kota Mojokerto pada prinsipnya menyetujui Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Setelah laporan Banggar dibacakan, Ketua DPRD Ery Purwanti meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap rancangan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama.
“Apakah Saudara-saudara setuju?” tanya Ery Purwanti.
“Setuju,” jawab anggota DPRD secara serentak.
Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Wali Kota Mojokerto dan pimpinan DPRD.
Dalam berita acara tersebut, Pemkot Mojokerto menerima sejumlah penyesuaian dan perubahan Raperda APBD 2027 berdasarkan hasil pembahasan Banggar bersama TAPD. Selanjutnya, pemerintah kota akan menyempurnakan rancangan peraturan daerah sebelum disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja setelah berita acara ditandatangani.
Berdasarkan laporan Banggar, pendapatan daerah Kota Mojokerto dalam APBD 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp843,75 miliar.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp317,22 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp526,52 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun pembiayaan daerah mencakup penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
Meski menyetujui rancangan anggaran tersebut, DPRD menegaskan bahwa pemerintah kota harus memperhatikan sejumlah persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam laporan Banggar, terdapat sepuluh rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi Pemkot Mojokerto dalam menjalankan program pemerintahan dan pembangunan pada 2027.
Pertama, pemerintah kota diminta melakukan inovasi dan bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan seluruh potensi PAD. Langkah ini diperlukan guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Kedua, DPRD menyoroti besarnya piutang Pemerintah Kota Mojokerto. OPD terkait diminta lebih optimal melakukan penagihan dan penyelesaian piutang agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.
Ketiga, pemerintah kota diminta segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait sejumlah program atau kegiatan yang bersumber dari dana earmark tetapi tidak dapat direalisasikan.
Keempat, persentase belanja pegawai yang masih berada di angka 33 persen juga menjadi perhatian. DPRD meminta pemerintah kota mengambil langkah konkret, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembiayaan gaji PPPK penuh waktu dapat ditanggung pemerintah pusat.
Kelima, DPRD menilai pengelolaan sampah di Kota Mojokerto belum berjalan optimal. Penanganan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir perlu dibenahi. Kondisi TPA yang semakin menggunung menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani.
Keenam, DPRD meminta penanganan serius dan menyeluruh terhadap PT PDAM Maja Tirta Mojokerto. Pasalnya, perusahaan daerah tersebut dinilai belum memberikan kontribusi terhadap PAD meskipun telah mendapatkan penyertaan modal cukup besar dari pemerintah kota.
Dalam laporan Banggar disebutkan, akumulasi penyertaan modal pemerintah daerah hingga 2022 mencapai sekitar Rp43 miliar. Namun, modal yang tersisa saat ini disebut hanya sekitar Rp900 juta.
Ketujuh, DPRD menyoroti rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang akan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat pada 2027. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kesehatan lingkungan sekaligus membuka peluang tambahan PAD.
Kedelapan, DPRD mendukung program perlindungan 39.000 tenaga kerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pemerintah kota diminta menjamin ketersediaan anggaran melalui DBHCHT maupun APBD serta memastikan keberlanjutan program tersebut.
Kesembilan, sektor pariwisata perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi. Meski menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota dan memperoleh dukungan anggaran yang cukup memadai, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih dinilai minim.
Kesepuluh, DPRD meminta pemerintah kota segera membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai masih belum akurat. Ketidakakuratan data tersebut berdampak pada terhambatnya distribusi bantuan sosial. OPD terkait diminta bergerak cepat agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan sosial di masyarakat.
Menutup laporan hasil pembahasan, Nuryono Sugi Raharjo menegaskan bahwa berbagai kritik dan rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan bentuk kepedulian legislatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mojokerto.
“Kritik dan masukan yang kami sampaikan adalah bentuk kepedulian. Rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud komitmen kami untuk membantu Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan roda pemerintahan dengan lebih efisien, transparan dan bertanggung jawab,” demikian disampaikan dalam laporan Banggar.
Menurutnya, membangun tata kelola keuangan daerah yang kuat tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan komitmen, kolaborasi, dan kesadaran kolektif antara eksekutif dan legislatif.
Melalui persetujuan APBD 2027 tersebut, DPRD berharap Pemkot Mojokerto dapat menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Terutama melakukan pembenahan terhadap persoalan pengelolaan keuangan, kinerja perusahaan daerah, penanganan sampah, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan program pemerintah, tetapi juga mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat Kota Mojokerto.(sya/bob)









