BKMS Absen, Hearing DPRD Gresik soal Pengurukan Saluran JIIPE Disorot

Audiensi DPRD Gresik terkait dugaan pengurukan saluran air di kawasan JIIPE. (foto: blok-a.com/ivan)
Audiensi DPRD Gresik terkait dugaan pengurukan saluran air di kawasan JIIPE. (foto: blok-a.com/ivan)

Gresik, blok-a.com – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi DPRD Gresik terkait dugaan pengurukan saluran air di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (19/11/2026), menjadi sorotan.

Padahal, perusahaan pengelola kawasan industri tersebut merupakan pihak yang diadukan warga Mengare, Kecamatan Bungah, karena aktivitas pengurukan diduga berdampak pada aliran air tambak dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Audiensi dipimpin Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir didampingi Wakil Ketua DPRD Wongso Negoro. Sejumlah instansi turut hadir, di antaranya DPUTR, DPMPTSP, BPN, BBWS, serta pihak Kecamatan Manyar.

Syahrul mengatakan, hearing tersebut merupakan tindak lanjut protes warga Mengare yang sebelumnya memasang spanduk penolakan pengurukan susur sungai. DPRD juga telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan.

Dalam forum tersebut, Syahrul menyebut pihak BKMS JIIPE mengkonfirmasi ketidakhadirannya dalam forum audiensi ini melalui surat resmi mereka yang dilayangkan ke pimpinan Dewan.

Syahrul memaparkan, berdasarkan hasil sidak, lokasi saluran yang dipersoalkan sebagian berada di wilayah Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar. Namun, dampaknya turut dirasakan warga Mengare, Kecamatan Bungah.

Menurut Syahrul, saluran tersebut bukan sekadar jalur pengairan tambak. Warga juga memanfaatkannya untuk mencari kepiting dan udang. Sejak aliran air dari laut menuju tambak diduga tertutup urukan, petambak mengeluhkan kematian ikan yang merugikan para penggarap maupun penyewa lahan.

“Petambak mengeluh, sejak susur sungai diuruk banyak ikan yang mati, padahal banyak penggarap tambak yang sewa,” ungkapnya.

Ia menegaskan, meski lahan di sekitar lokasi telah bersertifikat atas nama pihak JIIPE, pemanfaatannya tetap harus memperhatikan fungsi sosial dan kepentingan masyarakat.

DPRD, lanjut Syahrul, ingin memastikan status saluran, kewenangan pengelolaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak agar persoalan tersebut segera menemukan solusi.

Dari hasil hearing, Kepala Bidang Pengairan DPUTR Gresik Ubaidillah menyampaikan bahwa saluran tersebut tidak termasuk dalam 115 daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemkab Gresik.

Hal senada disampaikan perwakilan BBWS, Adityo S. Waskito. Ia menyebut lokasi tersebut tidak tercatat dalam basis data jaringan irigasi maupun sungai yang dikelola BBWS. Karena itu, diperlukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan status dan fungsi saluran.

Di sisi pertanahan, perwakilan BPN Gresik Aris Setiawan menjelaskan bahwa lokasi tersebut secara administrasi telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT BKMS.

Namun, dalam surat pernyataan yang diajukan BKMS dalam pengurusan penerbitan SHGB tersebut menyatakan tidak akan merubah fungsi saluran air yang ada, pihaknya siap menyediakan saluran pengganti agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi.

Adapun perwakilan DPMPTSP Gresik, Abdurahman, menyebut perizinan pengembangan JIIPE telah mengacu pada ketentuan penataan ruang. Meski demikian, perizinan yang berkaitan dengan aktivitas pengurukan di titik tersebut masih perlu ditelusuri.

“Pemerintah perlu memastikan apakah lokasi itu merupakan saluran irigasi, pengairan tambak, atau saluran yang memiliki fungsi untuk kepentingan publik,” ucapnya.

Jika terbukti sebagai saluran irigasi untuk kepentingan masyarakat, aktivitas pengurukan tersebut berpotensi bersinggungan dengan ketentuan tata ruang daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro menyayangkan ketidakhadiran pihak perusahaan maupun warga pengadu. Menurutnya, keterangan kedua belah pihak diperlukan agar persoalan dapat diklarifikasi secara berimbang.

Hingga audiensi berakhir, status dan fungsi saluran yang dipersoalkan belum memperoleh kejelasan. DPRD Gresik pun menilai diperlukan penelusuran lanjutan serta kehadiran pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi atas aduan warga.(Ivn)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com

Jurnalis blok-a.com yang memfokuskan liputan pada isu lingkungan hidup, kelautan, sosial, politik, dan peristiwa terkini di Kabupaten Gresik dan sekitarnya.