Rehabilitasi Narkotika Jangan Jadi Ladang Bisnis, Banyuwangi Butuh Pemulihan yang Manusiawi

Alumni PKPA Angkatan ke-2 Tahun 2006, Universitas Jember (Unej), Ketua YAN LPSS Banyuwangi sekaligus Fasilitator P4GN.
Alumni PKPA Angkatan ke-2 Tahun 2006, Universitas Jember (Unej), Ketua YAN LPSS Banyuwangi sekaligus Fasilitator P4GN.

Banyuwangi, blok-a.com – Upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak hanya berbicara soal penindakan terhadap pelaku. Nasib pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika setelah ditangkap maupun menyerahkan diri juga perlu menjadi perhatian.

Sebab, rehabilitasi seharusnya menjadi jalan untuk memulihkan kondisi seseorang, bukan justru menjadi beban baru bagi keluarga. Bahkan, muncul kekhawatiran ketika layanan rehabilitasi diduga lebih berorientasi pada keuntungan finansial dibandingkan tujuan pemulihan.

Persoalan tersebut menjadi perhatian di Banyuwangi seiring dengan terus digaungkannya upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial. Bahkan, dalam ketentuan tertentu, rehabilitasi menjadi kewajiban bagi mereka.

Tujuan rehabilitasi bukan sekadar menghentikan ketergantungan terhadap narkotika. Lebih dari itu, proses pemulihan juga mencakup kondisi fisik, mental, hingga kemampuan seseorang untuk kembali menjalani kehidupan sosial dan produktif di tengah masyarakat.

Namun, tujuan tersebut berpotensi melenceng apabila penyelenggaraan rehabilitasi justru lebih mengutamakan keuntungan.

Rehabilitasi Jangan Membebani Keluarga

Keresahan muncul terkait praktik sejumlah lembaga rehabilitasi sosial swasta yang dinilai belum sepenuhnya mengedepankan prinsip pelayanan sosial. Persoalan biaya menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi keluarga yang membawa anggota keluarganya untuk menjalani rehabilitasi secara mandiri.

Kondisi serupa juga dapat dialami keluarga klien yang menjalani rehabilitasi berdasarkan rujukan atau pelimpahan penanganan dari penyidik kepolisian, bukan berdasarkan putusan pengadilan.

Padahal, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial menjadi landasan penyelenggaraan layanan sosial yang mengedepankan perlindungan, pemulihan keberfungsian sosial, dan akuntabilitas.

Karena itu, lembaga rehabilitasi sosial perlu memastikan setiap layanan memiliki standar yang jelas, termasuk dalam hal pembiayaan. Keluarga harus mendapatkan informasi mengenai jenis layanan, durasi pendampingan, serta rincian biaya sejak awal.

Terlebih, apabila klien berasal dari proses penanganan aparat penegak hukum. Rujukan rehabilitasi harus didasarkan pada asesmen yang objektif, prosedur hukum yang tepat, serta tetap memperhatikan hak-hak klien.

Jangan sampai rehabilitasi justru dipersepsikan sebagai ladang biaya atau celah transaksi yang tidak transparan. Jika hal tersebut terjadi, kepercayaan keluarga terhadap lembaga rehabilitasi maupun upaya P4GN dapat ikut terdampak.

Perlu Ada Kejelasan Rehabilitasi Medis dan Sosial

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pemahaman mengenai perbedaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, termasuk mekanisme rujukan serta pembiayaannya.

Rehabilitasi medis merupakan layanan kesehatan yang membutuhkan fasilitas dan tenaga profesional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Sementara itu, rehabilitasi sosial lebih berfokus pada pemulihan keberfungsian sosial melalui konseling, pendampingan, pembinaan, hingga proses reintegrasi agar klien dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat.

Di Banyuwangi, upaya P4GN juga telah memiliki landasan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Fasilitasi P4GN.

Keberadaan regulasi tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten. Transparansi pembiayaan, standar pelayanan, serta pengawasan terhadap lembaga penyelenggara rehabilitasi harus menjadi perhatian bersama.

Tiga Hal yang Perlu Dibenahi

Kritik terhadap dugaan komersialisasi rehabilitasi bukan berarti meniadakan peran lembaga swasta maupun masyarakat dalam membantu pemulihan pecandu narkotika.

Sebaliknya, lembaga rehabilitasi yang bekerja secara profesional, transparan, dan mengedepankan kepentingan klien harus mendapat dukungan. Namun, pengawasan juga diperlukan agar penyelenggaraan rehabilitasi tidak menyimpang dari tujuan awalnya.

Setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan layanan rehabilitasi di Banyuwangi.

Pertama, transparansi dan kepastian biaya. Setiap lembaga harus memberikan informasi pembiayaan secara terbuka dan terperinci. Jangan sampai keluarga dibebani biaya yang tidak jelas dasar maupun peruntukannya. Terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan asistensi sosial.

Kedua, ketepatan asesmen dan mekanisme rujukan. Penempatan klien, baik melalui jalur mandiri maupun rujukan aparat, harus berdasarkan asesmen profesional dan prosedur yang sesuai ketentuan. Keputusan rehabilitasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada ketersediaan tempat atau kesepakatan pembiayaan.

Ketiga, pengawasan lintas instansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah, dinas sosial, aparat penegak hukum, BNN, serta masyarakat sipil perlu memperkuat koordinasi. Mekanisme evaluasi dan pengaduan juga harus tersedia agar masyarakat memiliki ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan.

Pada akhirnya, rehabilitasi narkotika merupakan bagian penting dari upaya menyelamatkan masa depan seseorang. Proses tersebut harus dijalankan dengan integritas, empati, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Keluarga yang membawa anggota keluarganya untuk menjalani rehabilitasi seharusnya mendapatkan kepastian pelayanan, bukan justru menghadapi persoalan biaya yang tidak transparan.

Banyuwangi membutuhkan ekosistem rehabilitasi yang sehat, profesional, dan berpihak pada kemanusiaan. Jangan sampai niat untuk memulihkan justru berubah menjadi praktik bisnis yang mengorbankan mereka yang membutuhkan pertolongan.

Penulis: Hakim Said, S.H.
Alumni PKPA Angkatan ke-2 Tahun 2006, Universitas Jember (Unej), Ketua YAN LPSS Banyuwangi sekaligus Fasilitator P4GN.

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com