Blitar, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar secara resmi menyepakati dan menetapkan serta menandatangani naskah kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (20/11/2026) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Kumala Dewi menandatangani Berita Acara Kesepakatan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah.
Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat dan iklim investasi.
Dalam penyampaian pendapat akhir Bupati, Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan.
Menurut Wabup Beky, pembahasan Ranperda ini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan kapasitas keuangan daerah.
“Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Beky dalam sidang paripurna.
Namun, Beky menegaskan, optimalisasi pendapatan daerah tidak boleh mengorbankan kemampuan ekonomi warga.
“Melalui Peraturan Daerah ini, kita berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat semakin optimal, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum. Namun demikian, optimalisasi pendapatan daerah harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga iklim investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Setelah melalui proses pembahasan dan penyempurnaan yang intensif antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kabupaten Blitar secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan Ranperda tersebut untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Beky Herdihansah juga memaparkan sejumlah capaian signifikan yang baru saja diraih Pemerintah Kabupaten Blitar di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun tingkat nasional:
“Komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, telah memperoleh apresiasi di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ungkap Beky.
Tiga penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur diraih Kabupaten Blitar, yaitu:
- TPID Terkontributif Tahun 2026 dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Kabupaten dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 Tertinggi se-Jawa Timur;
- TPID Daerah dengan Kebijakan Pengendalian Inflasi Terresponsif.
Selain itu, Pemkab Blitar juga meraih dua penghargaan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Jawapos.com, yaitu untuk kategori Kedaulatan Pangan — Komoditas Beras dan kategori Kesetaraan Gender.
Beky menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut bukanlah keberhasilan semata-mata dari jajaran eksekutif, melainkan buah dari kerja sama lintas sektor.
“Keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mari kita terus memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ajak Beky.
“Capaian tersebut tentu bukan semata-mata menjadi kebanggaan Pemerintah Kabupaten Blitar, melainkan juga merupakan hasil dari sinergi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRD serta partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Di akhir sambutan, Beky kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan, dan berharap Perda yang telah disepakati ini dapat segera diimplementasikan guna memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kabupaten Blitar. (jar/adv/kmf)










Balas