Sidoarjo, Blok-a.com – Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok pangan jelang Ramadan, Pemerintah kabupaten (Pemkab)Sidoarjo, melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menyiapkan Gerakan Pangan Murah (GPM) bagi masyarakat.
Pemerintah akan melakukan penjualan bahan pokok murah bersubsidi untuk menstabilkan harga selama Ramadan hingga hari raya Idulfitri mendatang.
Guna kepentingan itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo yang dipimpin langsung Bupati Sidoarjo, Subandi, menggelar High Level Meeting (HLM), di pendopo Delta Wibawa, kamis (12/2/2026).
Selain instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, acara HLM tersebut juga dihadiri Perum Bulog Cabang Surabaya, BPS Sidoarjo, anggota DPRD Sidoarjo, Kejari Sidoarjo serta Polresta Sidoarjo, Kodim 0816 Sidoarjo dengan melibatkan Bank Indonesia (BI).
Bupati Sidoarjo,Subandi, meminta seluruh pihak untuk menjaga inflasi di Kabupaten Sidoarjo. Melalui sejumlah program yang dijalankan, diharapkan dari program yang dijalankan,harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan tetap stabil dan terkendali. Sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang akan memberatkan masyarakat.
“Nanti kita mengadakan Gerakan Pangan Murah, dari Bulog dengan penjualan beras SPHP. Teman-teman DPRD Sidoarjo juga gitu, memanfaatkan masa resesnya untuk menggelar kegiatan penjualan Sembako murah. Kami yakin dengan kebersamaan seperti ini, harga-harga yang biasanya naik bisa kita tekan,” kata Bupati Subandi.
Bupati Subandi juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, untuk kembali melakukan operasi pasar murah penjualan beras SPHP. Selain itu, seluruh OPD Sidoarjo juga turut mendukung penyaluran beras SPHP. Begitu pula dengan Polresta Sidoarjo dan Kodim 0816 Sidoarjo yang dimintanya kembali melakukan penjualan beras SPHP kepada masyarakat.
Menanggapi itu,Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, mengatakan upaya pengendalian harga dan ketersedian bahan pokok akan dilakukannya. Yakni dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah.
Pihaknya akan melaksanakan empat kegiatan pendistribusian bahan pokok murah sampai bulan Maret besok. Salah satunya distribusi minyak goreng merk Minyak Kita di tiga pasar tradisional.
“Distribusi MinyakKita akan lakukan di pasar-pasar tradisional yang tergolong besar. Seperti Pasar Larangan, Pasar Porong dan Pasar Krian,” ungkapnya.
Widiyantoro juga menyampaikan beberapa bahan pangan pokok saat ini mengalami kenaikan dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Di antaranya beras premium dan medium, minyak goreng Minyak Kita, serta cabe rawit merah. Untuk harga rata-rata pasar di bulan Februari ini, HET beras premium Rp. 14.900 menjadi Rp. 15.326 per Kilogram. Sedangkan HET beras medium Rp. 13.500 menjadi Rp. 13.785. Sedangkan pada minyak goreng Minyak Kita, HET dipatok Rp. 15.700 perliter menjadi Rp. 16.916 untuk kemasan pouch dan Rp. 17.172 kemasan botol.
Cabe rawit merah sendiri juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Dari HET Rp. 40.000 sampai Rp. 57.000 menjadi Rp. 76.810.
“Khusus beras medium, kami sudah membuat edaran ke masing-masing Kecamatan untuk diteruskan ke desa-desa, agar beras medium tidak dijual lebih dari Rp. 13.500,” jelasnya.
Namun secara keseluruhan, lanjut Widiyantoro, harga rata-rata pasar untuk bahan pangan pokok di bulan Februari ini banyak mengalami penurunan dari HET. Seperti yang terjadi pada harga gula pasir dalam negeri, daging ayam broiler, telur ayam ras, daging sapi serta cabe merah besar keriting.
“Untuk sembako yang lain fluktuatif, harganya naik turun. Sedangkan khusus untukharga gula justru mengalami penurunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Eni Rustianingsih mengatakan, pihaknya akan melakukan berbagai upaya menghadapi inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Selain mengadakan Gerakan Pangan Murah, dirinya juga akan membentuk kios pangan. Untuk menunjang itu, Satgas Pangan akan dioptimalkan untuk melakukan pemantauan stok dan harga beras di retaill modern maupun pasar tradisional.
Sedangkan untuk menjaga stok ketersediaan beras di Sidoarjo, dirinya juga akan membuat MoU antara BUMDes dengan Lembaga Penggilingan Gabah (LPG). MoU tersebut mengharuskan BUMDes untuk membeli gabah petani.
“Kita juga membuat surat edaran bupati kepada para petani untuk tunda jual sebanyak 10 persen dari hasil pertaniannya. Terutama petani yang mendapatkan bantuan bibit, pupuk dan Alsintan. Dengan cara itu, petani tidak merasakan dampak inflasi jika terjadi,” jelasnya. (Fah)