Aliansi BEM Sumenep Sebut Kenaikan BBM Hanya Memperpanjang Daftar Kemiskinan

Ratusan massa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep ketika menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, di kantor bupati Sumenep, Selasa (6/9/2022)

Sumenep, Blok-a.com – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumenep, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mereka menyuarakan penolakan itu sekitar pukul 10.00 pagi ke Kantor Bupati Sumenep, Selasa (6/9/2022).

Kordum Aksi Moh. Naufal Abror dengan lantang menyuarakan bahwa subsidi silang yang menyebabkan harga BBM naik membuat masyakarat Sumenep akan semakin resah dan sengsara. Sebab dampak kenaikan BBM itu akan berimbas terhadap kenaikan harga barang-barang dan diikuti harga bahan pokok lainnya.

Aliansi BEM Sumenep ketika menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kantor bupati Sumenep (blok-a.com/Aldo)

“Kenaikan BBM hanya memperpanjang daftar kemiskinan masyarakat di Sumenep. Ada sekitar 1 jutaan penduduk Sumenep akan terimbas oleh adanya kenaikan harga BBM tersebut,” teriak Naufal.

Seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan adanya kenaikan harga BBM. Harga BBM jenis pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Untuk harga BBM jenis solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan harga BBM jenis pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

“Jadi naiknya harga BBM akan berdampak pada terjadinya inflasi dan kemiskinan yang semakin meningkat. Apalagi di Kabupaten Sumenep masuk dalam kategori kabupaten miskin ekstrim. Jelas masyarakatvakan terbebani makanya kita turun jalan,” kata Naufal.

Aliansi BEM menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Tiga tuntutan mahasiswa yakni turunkan harga BBM, mendesak Pemkab Sumenep menolak kenaikan harga BBM. lalu mendesak DPRD Sumenep dalam kurun waktu 1×24 jam untuk segera melayangkan surat penolakan kepada DPR RI terkait kenaikan BBM.

Hal itu dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.002/PUU-I/2003 menyebutkan jika harga BBM dan BBG tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Artinya harus ada produk BBM yang disubsidi agar tidak sama dengan harga pasar.

Namun, kata Naufal, fakta di lapangan berbicara lain. BBM jenis pertamax yang tidak disubsidi oleh Negara harganya malah dijual dibawah harga pasar. Bandingkan dengan harga BBM Ron 92 dengan harga BBM sejenis yang dijual SPBU swasta.

Salah satu orator lain dengan lantang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Pasca Pandemi pemerintah semakin gila menaikkan harga BBM, semakin mencekik masyarakat. Ratusan massa aksi dari BEM Sumenep ikut membentangkan berbagai poster dan banner. Berisi kritikan pedas terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Beberapa poster dan benner bertuliskan “Mimbar Mahasiswa Sumenep Menolak Kenaikan BBM,” Kami Lemas Gara-gara Dinaikin Terus, Harga BBM Naik, Apakah Ini yang Diharapkan Pemerintah, Inpus Gess,” Rakyat Lebih Percayah Pesulap Merah” dari pada Pemerintah,” Pikirkan Nasib Kami Pak!!,” “Jangan Pikirkan Hutang Negara”.

Untuk mengantisipasi jalan aksi, Polres Sumenep telah menerjunkan sedikitnya 200 personel yang terdiri dari anggota Polsek jajaran dan Polres. “Totalnya semua sekitar 200 pasukan,” ungkap Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti.

Sementara itu, mahasiswa kecewa lantaran tidak ditemui Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Mahasiswa hanya ditemui oleh Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah. Lantaran bukan bupati, mahasiswa lantas pergi dan belok arah demonya ke Gedung DPRD Sumenep. (Aldo/Gatut)

Baca berita ter-update di Google News Blok-a.com dan saluran Whatsapp Blok-a.com